Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Desember 2021
Enam BUMN Digabung Jadi 3, Fase Kedua Menuju Holding BUMN Pangan

Kantor BUMN. (Foto: bumn.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah secara resmi telah melakukan merger enam BUMN pangan menjadi tiga BUMN. Penggabungan diyakini memperkuat ekosistem hulu hingga hilir pangan nasional. Merger ini, diklaim Kementerian BUMN merupakan bagian dari rangkaian besar proses pembentukan holding untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia melalui revitalisasi, penyegaran, serta peningkatan kinerja.

"Penggabungan BUMN pangan akan memperkuat ekosistem end to end pangan, mulai hulu sektor pertanian, perikanan, peternakan, garam dan di hilir perdagangan dan logistik Indonesia,” ujar Direktur Utama RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, merger enam BUMN tersebut merupakan fase kedua menuju holding BUMN Pangan, di mana RNI dipersiapkan Kementerian BUMN sebagai induk holding BUMN Pangan tersebut.

Akta Penggabungan enam BUMN pangan yang tergabung dalam BUMN Klaster Pangan telah ditandatangani pada Kamis (2/12) yang menggabungkan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), penggabungan PT Perikanan Nusantara (Perinus) ke dalam PT Perikanan Indonesia (Perindo) dan penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri (SHS).

Ia mengatakan, dengan bergabungnya BUMN pangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran di masing-masing sektor. Penggabungan SHS dan Pertani dapat berperan di hulu dan berkolaborasi dengan para petani plasma dengan memproduksi beras, benih, jagung, dan produk hortikultura lainnya.

Sementara Perindo dan Perinus dapat saling menguatkan memajukan sektor perikanan bekerja sama dengan para nelayan maupun petambak, dengan menghadirkan produk-produk ikan yang berkualitas.

Kemudian PT PPI dan BGR Logistics dapat saling melengkapi pada sektor perdagangan dan logistik secara ritel, domestik hingga pasar global melalui ekspor produk-produk pangan Indonesia.

Logo PT PPI. ANTARA/HO-ptppi.co.id
Caption

RNI berharap holding BUMN sektor pangan bisa terbentuk dalam satu bulan mendatang. Tujuan holding ini akan membuat ekosistem yang baru mulai dari hulu hingga ke hilir, diatur tata niaganya mulai dari tingkat petani dan nelayan, kemudian processing, logistik, pergudangan sampai dengan distribusi ke konsumen.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Pahala N Mansury menegaskan, penggabungan merupakan momentum penting dalam rangka menuju pembentukan holding atau induk perusahaan BUMN Pangan.

"Penggabungan BUMN ini merupakan momentum penting dalam rangka menuju holding BUMN Pangan, salah satu proses menuju holding pangan adalah merger dari 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan," katanya.

Baca Juga:

#Holding BUMN #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 18 menit lalu
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bagikan