3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Desember 2021
3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris

Kapitra Ampera. (Foto: MP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggabungan atau merger enam BUMN menjadi tiga BUMN yang telah rampung dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Penggabungan BUMN ini merupakan momentum penting dalam rangka menuju holding BUMN Pangan

Akta penggabungan 6 BUMN Pangan yang tergabung dalam BUMN Klaster Pangan telah ditandatangani pada Kamis (2/12), sehingga PT Bhanda Ghara Reksa gabung ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), serta penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam PT Perikanan Indonesia, dan penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri.

Baca Juga:

Ketika Jokowi Terpilih Kembali, Kapitra: Tak Ada Makan Siang Gratis

Seiring dengan itu, Kementerian BUMN selaku pemegang saham menetapkan jajaran komisaris dan direksi PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT PPI sebagai berikut:

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), diantaranya adalah Kapitra Ampera yang menjadi politisi PDI Perjuangan dan sebelumnya juga menjadi tukang kritik Presiden Jokowi lalu jadi pembela Jokowi. Kapitra juga sempat menjadi pengacara Rizieq Shihab.


Berikut Jajaran Dewan Komisaris PT PPI

Komisaris Utama : Herman Heru Suprobo
Komisaris Independen : Muhammad Kapitra Ampera
Komisaris : Hamli
Komisaris : Setiawan Wangsaatmaja

Dewan Direksi

Direktur Utama : Nina Sulistyowati
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum : Wien Irwanto
Direktur Komersial & Pengembangan : Andry Tanudjaja
Direktur Operasi : Tri Wahyundo Hariyatno

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Perikanan Indonesia (Persero):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Yusuf
Komisaris Independen : Johnson Sihombing
Komisaris Independen : Andre JO Sumual
Komisaris : Muhammad Riza Adha Damanik
Komisaris : Cecep Sutiawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Sigit Muhartono
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja : Manahan Hutapea
Direktur Operasional : Sugi Purnoto

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mochammad Maksum Machfoedz
Komisaris Independen : Freddy Alex Damanik
Komisaris Independen : Heddy Lugito
Komisaris : Wignyo
Komisaris : Sunanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Maryono
Direktur Produksi : Karyawan Gunarso
Direktur Komersial : Ferry
Direktur Keuangan dan SDM : Kaspiyah


Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Pahala N Mansury menegaskan, penggabungan merupakan momentum penting dalam rangka menuju pembentukan holding atau induk perusahaan BUMN Pangan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/am.
Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/am.

"Penggabungan BUMN ini merupakan momentum penting dalam rangka menuju holding BUMN Pangan, salah satu proses menuju holding pangan adalah merger dari 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan," katanya.

Ia menegaskan, merger dari 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan merupakan bagian dari rangkaian besar proses pembentukan holding untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia melalui revitalisasi, penyegaran, serta peningkatan kinerja.

Peningkatan ketahanan pangan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mencapai visi 2045. Pembentukan holding pangan untuk meningkatkan inklusivitas, melakukan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani, dan peternak.

"Jumlah penduduk di Indonesia terus tumbuh dan sudah tentu kebutuhan utama adalah pangan. Oleh karenanya melalui peran BUMN Pangan nanti kita terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pangan," kata Pahala. (Asp)

Baca Juga:

Sejumlah Langkah Erick Tambah Modal BUMN di 2022

#Pemilu #Kapitra Ampera #BUMN #Kinerja BUMN #Komisaris BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Hingga 31 Oktober 2025, peningkatan kinerja operasional Pertamina terukur jelas dengan tren positif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Indonesia
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Penyelamatan Garuda, dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Indonesia
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
residen Prabowo Subianto juga telah mengumumkan rencana memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
Indonesia
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Suntikan dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Indonesia
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini sedang membuat peraturan menteri perdagangan (Permendag) mengenai distribusi Minyakita
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan