3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Desember 2021
3 BUMN Digabung, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera Jadi Komisaris

Kapitra Ampera. (Foto: MP).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Penggabungan atau merger enam BUMN menjadi tiga BUMN yang telah rampung dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Penggabungan BUMN ini merupakan momentum penting dalam rangka menuju holding BUMN Pangan

Akta penggabungan 6 BUMN Pangan yang tergabung dalam BUMN Klaster Pangan telah ditandatangani pada Kamis (2/12), sehingga PT Bhanda Ghara Reksa gabung ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), serta penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam PT Perikanan Indonesia, dan penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri.

Baca Juga:

Ketika Jokowi Terpilih Kembali, Kapitra: Tak Ada Makan Siang Gratis

Seiring dengan itu, Kementerian BUMN selaku pemegang saham menetapkan jajaran komisaris dan direksi PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT PPI sebagai berikut:

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), diantaranya adalah Kapitra Ampera yang menjadi politisi PDI Perjuangan dan sebelumnya juga menjadi tukang kritik Presiden Jokowi lalu jadi pembela Jokowi. Kapitra juga sempat menjadi pengacara Rizieq Shihab.


Berikut Jajaran Dewan Komisaris PT PPI

Komisaris Utama : Herman Heru Suprobo
Komisaris Independen : Muhammad Kapitra Ampera
Komisaris : Hamli
Komisaris : Setiawan Wangsaatmaja

Dewan Direksi

Direktur Utama : Nina Sulistyowati
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum : Wien Irwanto
Direktur Komersial & Pengembangan : Andry Tanudjaja
Direktur Operasi : Tri Wahyundo Hariyatno

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Perikanan Indonesia (Persero):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Yusuf
Komisaris Independen : Johnson Sihombing
Komisaris Independen : Andre JO Sumual
Komisaris : Muhammad Riza Adha Damanik
Komisaris : Cecep Sutiawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Sigit Muhartono
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja : Manahan Hutapea
Direktur Operasional : Sugi Purnoto

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mochammad Maksum Machfoedz
Komisaris Independen : Freddy Alex Damanik
Komisaris Independen : Heddy Lugito
Komisaris : Wignyo
Komisaris : Sunanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Maryono
Direktur Produksi : Karyawan Gunarso
Direktur Komersial : Ferry
Direktur Keuangan dan SDM : Kaspiyah


Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Pahala N Mansury menegaskan, penggabungan merupakan momentum penting dalam rangka menuju pembentukan holding atau induk perusahaan BUMN Pangan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/am.
Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/am.

"Penggabungan BUMN ini merupakan momentum penting dalam rangka menuju holding BUMN Pangan, salah satu proses menuju holding pangan adalah merger dari 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan," katanya.

Ia menegaskan, merger dari 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan merupakan bagian dari rangkaian besar proses pembentukan holding untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia melalui revitalisasi, penyegaran, serta peningkatan kinerja.

Peningkatan ketahanan pangan Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mencapai visi 2045. Pembentukan holding pangan untuk meningkatkan inklusivitas, melakukan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani, dan peternak.

"Jumlah penduduk di Indonesia terus tumbuh dan sudah tentu kebutuhan utama adalah pangan. Oleh karenanya melalui peran BUMN Pangan nanti kita terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pangan," kata Pahala. (Asp)

Baca Juga:

Sejumlah Langkah Erick Tambah Modal BUMN di 2022

#Pemilu #Kapitra Ampera #BUMN #Kinerja BUMN #Komisaris BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bagikan