Ketika Jokowi Terpilih Kembali, Kapitra: Tak Ada Makan Siang Gratis

MerahPutih.com - Politikus PDIP Kapitra Ampera mengatakan bahwa koalisi pendukung pemerintah dibangun dengan susah payah dan penuh perjuangan, termasuk saat memenangkan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 lalu.

Dengan adanya dukungan partai itu, pria yang menjadi salah satu tokoh pendiri Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) itu menyatakan bahwa tidak ada koalisi politik yang gratis.

Baca Juga:

Tiga Perempuan Terlibat Penganiayaan Buzzer Jokowi

“Ketika Jokowi terpilih, maka tidak ada makan gratis. Tidak hanya partai politik, relawan-relawan juga akan meminta jatahnya. Itu karena, kekuasaan identik dengan kemewahan duniawi,” kata Kapitra kepada wartawan di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Sebagai negara demokrasi, oposisi harus menjadi penyeimbang. Jika tidak ada oposisi, maka demokrasi itu akan mati dengan sendirinya.

“Demokrasi harus punya alat uji, alat ujinya opisisi. Semakin hidup oposisi, maka semakin baik demokrasinya. Kalau mayoritas sudah mendukung pemerintah maka akan mudah, tapi kelemahannya demokrasi mati,” jelas Kapitra.

Baca Juga:

Sekjen PA 212 Resmi Tersangka Penganiyaaan Buzzer Jokowi

Ia juga mengatakan bahwa negara ini harus dibangun dengan konstitusi. Presiden jangan sampai terjebak dalam opini-opini yang justru bisa menyanderanya sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana mengawal kesejahteran, agar bisa diwujudkan oleh Presiden. Kalau Presiden hanya terjebak dengan opini, maka dia tidak bisa berbua apa-apa. Kerjanya, nanti hanya membuat counter opini saja,” jelas Kapitra.

Sebelumnya, beberapa partai di luar pemerintah seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat dikabarkan ingin sekali bergabung dengan koalisi Joko Widodo. Namun, tak sedikit partai utama pendukung Jokowi yang terkesan berat hati jika mereka tiba-tiba diberikan jabatan di pemerintahan. (Knu)

Baca Juga:

Maju di Pilkada, Gibran dan Bobby Nasution Dianggap Bagian Politik Dinasti Jokowi