IDI Pertanyakan Ketidakdisiplinan Warga saat PSBB

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 18 April 2020
IDI Pertanyakan Ketidakdisiplinan Warga saat PSBB

Ketua Umum PB IDI dr Daeng M. Faqih. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai masyarakat belum sepenuhnya disiplin selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, sejumlah jalan dan tempat umum masih ramai didatangi warga.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, waktu diputuskan PSBB, jalan-jalan tambah ramai. Transportasi umum juga masih berjubel.

Baca Juga:

Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19

"Saya tidak tahu, seharusnya kedisplinan harus dilakukan," kata Daeng dalam sebuah diskusi, Sabtu (18/4)

Daeng mengatakan, kedisiplinan warga seharusnya tetap dijaga selama PSBB berlangsung.

"Mungkin dibandingkan warga Italia, India, China, kita lebih kurang displin, lebih kurang peduli dan menyadari bahayanya virus ini. Oleh karena itu, rasanya aparat kita harus lebih tegas lagi melakukan pendisiplinan," ujar dia.

Daeng juga menyoroti distribusi alat pelindung diri (APD) ke rumah sakit masih menghadapi kendala.

Bantuan alat pelindung diri yang diserahkan pihak swasta ke sejumlah rumah sakit (ANTARA/HO- Dok pri)
Bantuan alat pelindung diri yang diserahkan pihak swasta ke sejumlah rumah sakit (ANTARA/HO- Dok pri)

Berdasarkan pantauan dan laporan yang diterima IDI dari rumah sakit, masalah yang ditemukan di lapangan terkait birokrasi dan kebijakan distribusi APD.

"Cuma ada persoalan birokrasi. Karena distribusinya melalui provinsi kemudian, provinsi ke pemda, baru ke kabupaten/kota, baru ke rumah sakit masing-masing. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kurang mendapat pembagian yang baik," kata dia.

IDI menerima laporan bahwa yang mendapatkan distribusi APD secara baik yakni rumah rujukan dan rumah sakit milik pemerintah.

Sementara rumah sakit swasta mengalami kesulitan untuk mendapatkan APD. Meskipun RS Swasta tersebut merupakan RS yang juga diminta menangani COVID-19.

"Jadi yang kami amati dan mendapat laporan yang mendapatkan pembagian yang baik itu rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta yang sebenarnya diminta pemerintah untuk menangani COVID-19 juga itu sampai sekarang masih minim APD," ujar dia.

Baca Juga:

BPIP Sebut Tanpa Kesadaran Warga untuk Disiplin, PSBB Sia-sia Belaka

"Jangankan rumah sakit di daerah. Rumah sakit swasta yang di seputaran Jabodetabek saja yang diminta menangani COVID-19 oleh pemerintah, sekarang lagi kesulitan APD dan sudah minta ke pemda masing-masing tapi ada yang diberi tapi sangat terbatas pemberiannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, PB IDI telah mengimbau kepada para dokter untuk membatasi praktik tatap muka dengan pasien selama bukan dalam kondisi darurat.

"Kalau terpaksa melakukan tatap muka maka semua pasien yg dihadapi baik COVID-19 maupun non-CoOVID-19 kita minta kita pakai APD sesuai petunjuk penanganan COVID-19," kata Daeng.

Adapun berdasarkan catatan PB IDI, sejauh ini telah terdapat 24 dokter yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. (Knu)

Baca Juga:

40 Persen Responden Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Tangani Corona

#Virus Corona #Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Viral Anak Meninggal Dunia dengan Cacing di Otak, Kenali Tanda-Tanda Awal Kecacingan yang Sering Dikira Batuk Biasa
Riza Chalid, selaku pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak, merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Viral Anak Meninggal Dunia dengan Cacing di Otak, Kenali Tanda-Tanda Awal Kecacingan yang Sering Dikira Batuk Biasa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Publikasikan 19 Minuman yang Sebabkan Diabetes dan Pengerasan Otak
Pesan berantai dengan klaim “IDI rilis 19 minuman yang mengandung Aspartame penyebab pengerasan otak” adalah konten palsu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Publikasikan 19 Minuman yang Sebabkan Diabetes dan Pengerasan Otak
Indonesia
PB IDI Protes Mutasi dan Pemberhentian Dokter Vertikal oleh Kemenkes, Dinilai Tidak Punya Alasan
PB IDI memohon kepada Kementerian Kesehatan untuk menghormati dan melindungi hak dokter, terutama dalam menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
PB IDI Protes Mutasi dan Pemberhentian Dokter Vertikal oleh Kemenkes, Dinilai Tidak Punya Alasan
Dunia
Ilmuwan China Temukan Virus Corona Kelelawar Baru yang Sama dengan COVID-19, Disebut Dapat Menular ke Manusia Lewat
Virus baru ini berasal dari subgenus merbecovirus, yang juga termasuk virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS).
Dwi Astarini - Jumat, 21 Februari 2025
 Ilmuwan China Temukan Virus Corona Kelelawar Baru yang Sama dengan COVID-19, Disebut Dapat Menular ke Manusia Lewat
Indonesia
Pengungsi Gempa Bandung Raya 5.400 Orang, IDI Terjunkan Tim Medis
Jumlah pengungsi tercatat saat ini sekitar 5.400 orang yang terdiri atasi anak, dewasa, dan lansia.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 September 2024
Pengungsi Gempa Bandung Raya 5.400 Orang, IDI Terjunkan Tim Medis
Indonesia
RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab
Dokter Diani Kartini melayangkan surat yang mempertanyakan soal kesediaan melepas hijab jika diterima di RS Medistra
Wisnu Cipto - Senin, 02 September 2024
RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab
Indonesia
Kemenkes Bantah Terlibat Pemecatan Dekan FK Unair Penolak Dokter Asing
"Kabar itu tidak ada hubungannya dengan Kemenkes. Itu masalah internal Unair," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juli 2024
Kemenkes Bantah Terlibat Pemecatan Dekan FK Unair Penolak Dokter Asing
Indonesia
Dekan FK Unair yang Tolak Dokter Asing Praktik di Indonesia Dipecat
Universitas berdalih pencopotan dekan FK Unair itu merupakan kebijakan internal untuk penguatan lembaga.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juli 2024
Dekan FK Unair yang Tolak Dokter Asing Praktik di Indonesia Dipecat
Indonesia
IDI Ingatkan Dokter Tidak Boleh Beriklan Terutama Terkait Produk
Dokter menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta membedakan akun pribadinya dan yang digunakan untuk kepentingan umum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 03 Maret 2024
IDI Ingatkan Dokter Tidak Boleh Beriklan Terutama Terkait Produk
Indonesia
DPR Ungkap Tanpa Jaminan Kesejahteraan, Pemerataan Dokter Sulit Terpenuhi
Pemerintah diminta agar menyelesaikan tuntutan dokter spesialis di Papua soal kenaikan tunjangan. Hal itu lantaran mereka sudah secara sadar bersedia bekerja di Papua di tengah kompleksnya persoalan kesehatan di sana.
Mula Akmal - Rabu, 13 September 2023
DPR Ungkap Tanpa Jaminan Kesejahteraan, Pemerataan Dokter Sulit Terpenuhi
Bagikan