ICW Soroti Transparansi Rekam Jejak Calon Menteri

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Oktober 2019
ICW Soroti Transparansi Rekam Jejak Calon Menteri

Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai Presiden Joko Widodo terkesan tak konsisten dalam menyusun menteri di kabinet barunya.

Menurut Donal, salah satu yang disorotinya adalah keterbukaan informasi mengenai kriteria dan rekam jejak calon yang bakal dipilih.

Baca Juga

Pilih Menteri tanpa Libatkan KPK, Jokowi Dianggap tak Berdaya Diatur Parpol

"Presiden kan mestinya konsisten dengan record transparansi dan akuntabilitas yang dibangunnya. Menurut saya kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola penyusunan kabinet," ungkap Donal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/10).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz

Donal menambahkan, dirinya tak kaget kalau Komisi Pemberantasan Korupsi tak dilibatkan dalam menelusuri rekam jejak menteri.

Baca Juga

Prediksi Umur Kabinet Jokowi dan Nama-Nama Menteri Baru

"Sebab kalau kita baca dalam 1 tahun belakangan ini memang hubungan KPK dengan presiden sedang berjarak. Tidak dilibatkannya KPK dalam revisi UU bahkan sulitnya pimpinan KPK menemui Jokowi, menurut saya sinyal bahwa komuniksi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk," sesal Donal.

Tentu saja, hal ini berdampak buruk kepada Jokowi. "Publik menilai Jokowi tidak akan konsisten. Sekali lagi kita tatk terlalu mengagetkan hal seperti ini KPK tak dilibatkan," cetus Donal.

Baca Juga

Jika Ditawari Menteri, Gerindra Incar Kementerian Ini

Donal menduga, Istana sengaja menutup-nutupi pelibatan KPK dalam penyusunan menteri hingga komunikasi dalam sinergi penegakan hukum.

"Jadi kan dilevel istana sebenarnya komunikasi ini tersumbat. Bukan dilevel presiden loh, itu penting mmbedakannya. Di level istana menurut saya komunikasinya tersumbat bukan dilevel pimpinan," pungkas Donal. (Knu)

#ICW
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
ICW menilai penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi melemahkan meritokrasi serta mengancam independensi lembaga negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
Indonesia
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
ICW menilai, pemeriksaan Bobby Nasution terlalu lamban. Hal itu menjadi sinyal bahwa KPK berpotensi masuk angin.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
Bagikan