Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam sikap Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Abdullah yang resistan terhadap pemanggilan hakim-hakim terkait kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.
"ICW mengingatkan kepada setiap pihak bahwa terdapat ancaman pidana bagi oknum yang berupaya menghalang-halangi proses hukum, hal ini diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice dengan maksimal hukuman 12 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (7/8).
Baca Juga:
Kurnia menyayangkan pernyataan Abdullah yang meminta kepada seluruh hakim MA agar mematuhi Surat Edaran MA (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang.
Menurut Kurnia, pernyataan Abdullah yang mendalilkan SEMA Nomor 4 sebagai alasan, agar hakim agung tidak bisa diperiksa penyidik lembaga antirasuah menyesatkan.
"Dengan menggunakan asas hukum equality before the law, maka setiap pihak, termasuk hakim agung sekali pun tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus," jelas dia.
Baca Juga:
KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi
Apalagi, kata Kurnia, Pasal 112 KUHAP telah menegaskan bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek tersebut wajib hukumnya memenuhi panggilan penegak hukum.
Kurnia melanjutkan, penanganan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Nurhadi ini semestinya menjadi perhatian bersama, demi membukan tabir peradilan di tanah air.
"Setidaknya penanganan perkara ini perlahan-lahan akan membuka tabir gelap penegakan hukum di Indonesia," tutup dia. (Pon)
Baca Juga:
Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi
