Besaran Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Sudah Oke, Tinggal Diteken Prabowo
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. Foto: ANTARA
MerahPutih.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan penetapan gaji hakim ad hoc telah memasuki tahap akhir dan kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Tinggal menunggu teken tanda tangan Bapak Presiden,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1).
Baca juga:
Proses Administrasi Sudah Beres
Prasetyo menegaskan seluruh perhitungan besaran gaji sudah selesai dan proses administrasi telah difinalisasi. Menurutnya, peraturan presiden (perpres) terkait kenaikan gaji hakim ad hoc sudah rampung dibahas dan tinggal menunggu pengesahan Presiden.
Bahkan, Mensesneg menambahkan pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan kebijakan kenaikan gaji siap diberlakukan. "Nggak ada satu hal yang dilewatkan, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan,” imbuhnya, dikutip Antara.
Namun, Prasetyo belum bisa memastikan tanggal penerbitan perpres tersebut. "Perpres akan ditandatangani dalam waktu dekat, meskipun belum dapat dipastikan tanggalnya,” tandas Mensesneg.
Baca juga:
1 Dekade Tidak Naik Gaji
Kebijakan pemerintah menaikkan gaji ini sekaligus merespons keluhan dari Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) terkait stagnasi kesejahteraan yang tidak pernah diperbarui sejak Perpres Nomor 5 Tahun 2013.
Hakim ad hoc selama lebih dari satu dekade belum mengalami kenaikan gaji, sehingga pemerintah menyiapkan peraturan presiden baru untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Besaran Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Sudah Oke, Tinggal Diteken Prabowo
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Delpedro Marhaen dkk, Sidang Kasus Dugaan Penghasutan Tetap Lanjut
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Kasasi MA Kabulkan Tuntutan Awal JPU, Vonis Predator Seks Agus Buntung Jadi 12 Tahun Bui