Andika Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafrudin Arsyad Temenggung dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas MA untuk segera memeriksa para hakim agung yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Tumenggung.
"Jika ditemukan adanya pelanggaran maka Hakim tersebut harus dijatuhi hukuman," kata Kurnia saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/7).
BACA JUGA: MA Bebaskan Terdakwa BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung
Kurnia menilai langkah KPK yang menggiring praktik rasuah ini ke ranah pidana sudah tepat. Hal ini lantaran adanya mens rea dari pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsull Nursalim ketika menjaminkan aset yang seolah-olah bernilai sesuai dengan perjanjian Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA), namun di kemudian hari ternyata bermasalah.
"Logika pihak-pihak yang selalu menggiring isu ini ke hukum perdata dapat dibenarkan jika selama masa pemenuhan kewajiban dalam perjanjian MSAA pihak yang memiliki hutang tidak mampu untuk melunasinya, bukan justru mengelabui pemerintah dengan jaminan yang tidak sebanding," jelas Kurnia.
Ihwal putusan pun, kata Kurnia, ada tiga putusan pengadilan yang membenarkan langkah KPK. Mulai dari praperadilan, pengadilan tingkat pertama, dan pada tingkat banding. Ketiganya bahkan menyatakan bahwa langkah lembaga antirasuah yang menyimpulkan bahwa perkara yang melibatkan Syafruddin Arsyad Tumenggung, murni pada rumpun hukum pidana telah benar.
BACA JUGA: MA Bebaskan Terdakwa BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung, KPK: 'Aneh bin Ajaib'
"Jadi tidak ada landasan hukum apapun yang membenarkan bahwa perkara ini berada dalam hukum perdata ataupun administrasi," pungkasnya.
Diketahui Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terdakwa perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.
BACA JUGA: Syafruddin Lolos di MA, KPK Langsung Korek Eks Anak Buah Megawati
Dalam amar putusan ini, Majelis Hakim MA menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum. Syafruddin akhirnya menghirup udara bebas pada Selasa (9/7) malam. (Pon)
