ICW Desak KPK Selidiki Keterlibatan Zulkifli Hasan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 20 Januari 2015
ICW Desak KPK Selidiki Keterlibatan Zulkifli Hasan

sumber foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kandidat Calon Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan disebut-sebut namanya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Senin (19/1) kemarin, terkait dugaan suap perubahan area kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan tahun 2014.

Dalam sidang lanjutan di PN Tipikor dengan terdakwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan rekaman sadapan antara Gulat Medali Emas Manurung dan Gubernur Non aktif Riau Annas Maamun. Dalam rekaman sadapan itu, Annas Maamun berbicara terkait kesiapannya memberikan sesuatu kepada Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan periode 2009-2014, Zulkifli Hasan.

Menanggapi hal tersebut aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho meminta KPK untuk mendalami penyelidikan terhadap Zulkifli Hasan.

"KPK harus serius untuk melakukan penyelidikan terhadap Zulkifli Hasan," kata Emerson saat dihubungi wartawan, Selasa (20/1).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain belum bisa memastikan apakah rekaman sadapan yang diperdengarkan di PN Tipikor dapat dijadikan bahan untuk pengembangan kasus yang telah menjerat Annas Maamun. Hingga kini pihaknya masih terus menunggu hasil sidang di PN Tipikor.

"Ya kita tunggu saja. Kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa," katanya di kantor KPK, Selasa (20/1).

Sekedar informasi, Zulkifli Hasan yang juga politikus PAN sudah dua kali menjalani pemeriksaan di KPK, yakni untuk kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka Kwee Cahyadi Kumala dan suap alih fungsi hutan Riau dengan tersangka Gubernur non-aktif Annas Maamun yang melibatkan Gulat Manurung. (BHD)

#ICW
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Indonesia
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
ICW menilai penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK dan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi melemahkan meritokrasi serta mengancam independensi lembaga negara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
ICW Kritik Penunjukan Adies Kadir dan Thomas Djiwandono, Dinilai Ancam Independensi MK dan BI
Indonesia
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
ICW menilai, pemeriksaan Bobby Nasution terlalu lamban. Hal itu menjadi sinyal bahwa KPK berpotensi masuk angin.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
Bagikan