ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 16 Maret 2021
ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

Sekjen KKP Antam Novambar. Foto: Humas KKP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.

Hal ini untuk mendalami penyitaan uang senilai Rp52,3 miliar yang dilakukan KPK dari Bank BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar

Antam Novambar diduga mendapat perintah dari Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membuat surat perintah tertulis terkait jaminan bank garansi.

"ICW mendesak agar KPK segera memanggil seluruh pihak yang disebutkan, termasuk Sekjen KKP, Antam Novambar. Hal ini penting agar yang bersangkutan dapat menjelaskan maksud dibalik perintah Edhy Prabowo agar setiap eksportir menyerahkan bank garansi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (16/3).

Uang yang disita KPK tersebut merupakan bagian komitmen fee dari pihak swasta yang sebenarnya diperuntukan untuk pejabat-pejabat KKP. Selain itu, jika nantinya KPK telah mengirimkan surat panggilan, diharapkan dapat kooperatif dan memenuhi undangan pemeriksaan tersebut.

Antam
Sekjen KKP. Foto: Antam Novambar

ICW mengingatkan Pimpinan dan Deputi Penindakan KPK agar tidak menghalang-halangi proses penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh penyidik.

Pasalnya, berkaca pada penanganan perkara lain, seperti kasus suap pengadaan paket sembako dan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku, ada banyak kejanggalan yang tampak secara terang benderang oleh publik.

"Rangkaian kejanggalan itu diduga dilakukan oleh oknum internal KPK sendiri yang tidak menginginkan pihak-pihak tertentu diproses hukum," ujarnya.

KPK sebelumnya mengungkapkan terdapat peran Antam Novambar dalam penerimaan uang sebesar Rp 52,3 miliar. Antam diduga diperintah Edhy Prabowo untuk membuat surat perintah tertulis terkait jaminan bank garansi.

"Tersangka EP sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP (Antam Novambar) agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/3).

Ali tak memungkiri, pihaknya bakal mengagendakan pemeriksaan terhadap Antam Novambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui terkait dugaan perintah khusus dari Edhy Prabowo kepada Antam.

"Tentunya nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan, misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini," ujar Ali. (Pon)

Baca Juga

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Edhy Prabowo #ICW #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK
ICW menyeret tiga nama pejabat Kementerian Agama (Kemenag) terdiri dari satu penyelenggara negara dan dua pegawai negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK
Indonesia
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama
Dugaan korupsi yang dilaporkan ICW ke KPK terkait layanan masyair dan konsumsi jamaah haji 2025.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Indonesia
ICW Beberkan Kejanggalan Proyek Chromebook Rp 9,9 Triliun Era Nadiem
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) telah mengidentifikasi sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut sejak 2021.
Dwi Astarini - Kamis, 05 Juni 2025
ICW Beberkan Kejanggalan Proyek Chromebook Rp 9,9 Triliun Era Nadiem
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Bagikan