Ibu Pejuang Legalisasi Ganja Medis Temui Pimpinan DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 Juni 2022
Ibu Pejuang Legalisasi Ganja Medis Temui Pimpinan DPR

Foto seorang ibu membawa poster bertuliskan "Tolong, Anakku Butuh Ganja Medis" pada car free day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/6). ANTARA/Twitter/@andienaisyah/Yogi Rachman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Santi Warastuti, seorang ibu yang meminta legalisasi ganja untuk kebutuhan medis menemui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia didampingi pengacara bernama Singgih.

Dalam kesempatan ini, Santi merasa bersyukur aspirasinya terkait legalisasi ganja untuk kebutuhan medis mendapat respons positif dari pimpinan DPR.

Baca Juga

Respons Wakil Ketua DPR soal Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Santi menuturkan, permintaan melegalkan ganja untuk keperluan medis karena sang anak yakni Pika (14) mengidap cerebral palsy pada bagian otak.

"Minta doanya dari semua semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong anak saya dan anak-anak yang lain terutama," ujar Santi.

Baca Juga

Pandemi COVID-19 dan Legalisasi Bikin Konsumsi Ganja Naik

Santi mengaku belum pernah memberikan ganja medis kepada anaknya yang kerap mengalami kejang-kejang.

"Saya belum tahu pasti untuk prosedurnya, karena saya belum pernah memakai. Makanya saya memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi supaya nanti pemakainya pun terawasi," kata Santi.

Sementara itu, Dasco mengatakan, pihaknya akan meminta Komisi III DPR untuk mendorong legalisasi ganja untuk kebutuhan medis dalam revisi Undang-Undang Narkotika.

Selanjutnya, sambung politikus Partai Gerindra itu, komisi hukum DPR akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Ini kan baru-baru aja kita terima aspirasi, sehingga secepatnya kita koordinasikan," kata Dasco. (Pon)

Baca Juga

Viral soal Ganja Medis, Polisi Pastikan Tetap Dilarang

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
PB XIV Purbaya Curhat ke Dasco, Nyatakan Keberatan atas SK Kemenbud dan Harapkan Persatuan Keraton Solo
Surat Keputusan Pelaksana Tugas Raja Keraton Surakarta dinilai mencederai hukum adat dan tatanan tradisi Keraton Surakarta Hadiningrat.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
PB XIV Purbaya Curhat ke Dasco, Nyatakan Keberatan atas SK Kemenbud dan Harapkan Persatuan Keraton Solo
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan