Ibu Kota Baru di Kaltim Diklaim Bakal Berkualitas Terbaik Dunia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 November 2019
Ibu Kota Baru di Kaltim Diklaim Bakal Berkualitas Terbaik Dunia

Presiden minta BUMN beri kesempatan swasta garap proyek infrastruktur (Foto: Antara/Hanni Sofia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin.

Menurut Jokowi, kualitas kota yang dibangun layaknya kota berkelas dunia dengan beragam fasilitas.

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota Baru Jangan Pinggirkan Warga Setempat

"Juga ada cluster untuk layanan kesehatan yang kelasnya juga dunia dan juga penting ini ada cluster wisatanya. Inilah yang ada di bayangan kita,” kata Jokowi dalam keterangan persnya, Rabu (6/11).

Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jokowi menyebut, ibu kota baru kelak akan diisi masyarakatnya yang majemuk, terbuka, yang toleran dan penuh dengan gotong royong.

“Inilah bayangan yang ada di benak saya,” ujar dia.

Jokowi mengklaim, ibu kota ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia.

“Kita memang mimpinya harus tinggi seperti itu. Jika Dubai memiliki jargon the happiest city on the earth, kita juga ingin kota baru kita ini menjadi kota the best on earth, yang the most liveable city, yang the greenest city, yang the most innovative city, dan the most the most yang lainnya,” ungkap Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Pertahankan Muka Lama di Kabinetnya untuk Muluskan Pemindahan Ibu Kota?

Kota baru nanti juga kota bisnis, tetapi bisnis yang bebas emisi, atau industri yang bebas emisi. Kota yang mempekerjakan orang-orang bertalenta kelas dunia.

Jokowi berharap, semua anak bangsa mau memberikan ide dan masukan demi meningkatkan kualitas ibu kota baru mendatang.

Peninjauan awasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Penajam Paser Utara, Rabu (2/10). (Antaranews/Novi Abdi)
Peninjauan kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Penajam Paser Utara, Rabu (2/10). (Antaranews/Novi Abdi)

“Ini semua harus kita pikirkan dan kita rancang secara baik sejak awal,” tutur Jokowi.

Jokowi mengumumkan ibu kota negara akan pindah ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Wilayah ini dipilih karena paling minim risiko bencana.

Pemindahan ibu kota negara membutuhkan Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana dikeluarkan berdasarkan skema kerja sama pengelolaan aset ibu kota baru dan DKI Jakarta. (Knu)

Baca Juga:

Pembangunan Ibu Kota Baru, Berikut Permintaan Suku Dayak kepada Pemerintah

#Pemindahan Ibu Kota #Ibu Kota #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Bagikan