Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah didesak untuk menyediakan rumah aman dan memperluas layanan perlindungan sosial bagi perempuan hamil rentan, termasuk korban kekerasan seksual.
Desakan ini muncul menyusul terungkapnya kasus perdagangan bayi di Jawa Barat, yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan bagi ibu dan bayi.
“Perluas layanan perlindungan sosial dan shelter (rumah aman) bagi perempuan hamil tanpa dukungan, termasuk remaja putri korban kekerasan seksual,” ujar Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
Baca juga:
Modus Sindikat Jual Bayi ke Singapura: Dipul di Bandung, Transit Pontianak Urus Dokumen
Dalam kasus tersebut, sindikat berhasil menjual setidaknya 24 bayi, bahkan ada yang sejak dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga fantastis.
Netty menilai praktik keji ini adalah dampak dari masalah struktural seperti kemiskinan, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, lemahnya perlindungan sosial bagi ibu hamil di luar nikah, dan celah hukum yang dimanfaatkan sindikat TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Menurut Netty, perempuan hamil yang berada dalam kondisi rentan—akibat tekanan ekonomi, kekerasan seksual, atau ditinggalkan pasangan—tanpa perlindungan dan pilihan hidup yang aman, menjadi target empuk jaringan perdagangan manusia.
Baca juga:
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini adopsi ilegal dan pelibatan masyarakat sipil serta lembaga keagamaan untuk memberikan pendampingan.
“Negara harus hadir bukan hanya menindak setelah kejahatan terjadi, tetapi mencegah sejak awal dengan perlindungan dan pemberdayaan,” ucapnya.
