Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

HUT RI di IKN, DPR: Jangan Sampai Dianggap Pemborosan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Agustus 2024
HUT RI di IKN, DPR: Jangan Sampai Dianggap Pemborosan

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (Dok. media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu kontroversi. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus secara khusus menyoroti soal anggaran untuk acara di Kalimantan Timur itu.

Dia menilai jika penggunaan anggaran dikeluarkan secara berlebihan untuk HUT RI di IKN maka akan timbul persepsi negatif dari masyarakat. Guspardi menyebut Pemerintah akan dianggap melakukan pemborosan, meskipun dilakukan untuk hari spesial negara.

"Jangan sampai dianggap boros sehingga merusak citra birokrasi,” kata Guspardi kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (9/8).

Guspardi juga meminta Pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN.

Baca juga:

Prabowo Bakal Hadir di Upacara HUT RI ke-79 di IKN Bareng Jokowi

Masyarakat disebut membutuhkan klarifikasi secara komprehensif, apalagi sebelumnya pihak Istana sempat membantah adanya penyewaan mobil khusus bagi tamu penting.

“Agar masyarakat memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut," tutup Guspardi.

Politisi Fraksi PAN itu juga mengkritisi kenaikan tarif sewa mobil dan hotel untuk menunjang para tamu undangan peringatan HUT RI di IKN karena lonjakannya cukup signifikan. Ia menilai para pengusaha terkesan aji mumpung memanfaatkan momen ini.

“Terkesan pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil memanfaatkan momen perayaan HUT RI di IKN karena memang tidak ada kompetitornya,” ujarnya.

Sekadar informasi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengakui bahwa anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 pada tahun 2024 ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baca juga:

Ratusan Prajurit Tiba di Balikpapan Setelah Berlayar 3 Hari Buat Upacara HUT RI di IKN

Menurut Heru, Istana membuat kegiatan perayaan HUT RI di Jakarta berupa hiburan, sedangkan upacara militernya di IKN, Kalimantan Timur. Adapun upacara 17 Agustus 2024 juga bakal digelar secara hybrid di Istana Merdeka Jakarta.

"Dua ini memerlukan pembiayaan, kalau jumlahnya saya enggak tahu," ujar Heru yang juga Pj Gubernur Jakarta ini.

Saat ditanya berapa biaya perayaan HUT RI di tahun sebelumnya saat hanya dirayakan di Jakarta, Heru enggan menjelaskan secara detail. (Knu)

#HUT Ke-79 RI #IKN Nusantara #Ibu Kota Nusantara #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - 19 menit lalu
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Ada 170 Proyek di IKN Yang Dikebut Rampung 2028, Ini Daftar Investornya
Pembangunan IKN didukung melalui beberapa skema pembiayaan, yaitu dukungan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Ada 170 Proyek di IKN Yang Dikebut Rampung 2028, Ini Daftar Investornya
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan