Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pemungutan suara ulang di Malaysia dikritik sudah terlambat. Kasus surat suara yang sudah dicoblos secara ilegal itu sudah berhasil membentuk opini di publik Pemilu 2019 tidak berjalan jujur dan adil.
"Terlanjur tersebarnya narasi spekulatif di akar rumput, dan sekaligus sempat menciptakan keraguan di masyarakat terkait apakah Pemilu berjalan dengan jujur atau tidak," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, di Jakarta, Rabu (17/4).
Kunto menjelaskan yang terjadi di Malaysia, menunjukkan secara gamblang terdapat problem perencanaan dalam Pemilu 2019. “Lubang-lubang yang memungkinkan pihak-pihak tertentu memanfaatkannya. Apalagi kita bisa melihat apa yang terjadi di Malaysia menguntungkan salah satu kandidat,” imbuh dia.
Tidak hanya kecurangan, lanjut dia, publik juga dapat melihat berbagai indikasi buruknya persiapan seperti antrian yang mengular, kericuhan di TPS dan lain sebagainya.
BACA JUGA:
Bawaslu Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sidney dan Kuala Lumpur
Bawaslu Desak KPU Copot Dua Anggota PPLN Malaysia
Belajar dari kasus Malaysia pula, Kunto meminta Panitia Pemilu harus bisa menjamin tidak adanya politik uang, pemalsuan atau atau penyalahgunaan dokumen, perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara dan pembelian kartu suara.
“Namun tentu saja KPU dan Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi berjalannya Pemilu,” tutup Kunto. (*)
