Heru Budi Hartono Disebut Jadi Pj Gubernur DKI, Djarot: Cocok Lah!

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Mei 2022
Heru Budi Hartono Disebut Jadi Pj Gubernur DKI, Djarot: Cocok Lah!

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat (baju biru). MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat buka suara soal sosok yang pantas meneruskan kepemimpinan Anies.

Djarot menilai, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono cocok menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Heru sosok pekerja keras.

Baca Juga

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

"Saya pikir kalau Pak Heru, cocok lah. Dia orangnya pekerja keras, tidak kenal lelah," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta, Rabu(18/5).

Selain Heru, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku dirinya juga mengenal sejumlah nama yang masuk bursa menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga

PDIP Dorong Kasetpres Jadi Calon Penganti Anies, Ini Alasannya

Di antaranya, Sekda DKI Marullah Matali, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013 Juri Ardiantoro.

"Saya kenal Pak Heru ya, saya kenal calon-calon tersebut. Ada Pak Heru, ada Pak Marullah, ada Pak Juri. Kalau DKI kan kita kenal semua," ungkapnya.

Namun, dari sejumlah nama itu, Djarot lebih menilai Heru yang layak mengisi jabatan yang ditinggal Anies Baswedan. Keyakinan Djarot kepada Heru itu timbul karena pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

"Dia pernah memimpin wilayah, Wali Kota Jakarta Utara, termasuk revitalisasi Waduk Pluit, dia walkot waktu itu. Track record pengalamannya, dia orang yang kreatif, tapi tetap harus diawasi, dievaluasi, kan, ada satu tahun masa jabatan. Saya pikir oke," kata Djarot. (Pon)

Baca Juga

Politikus PDIP Bandingkan Foto Erick Thohir di ATM dengan Gambar Anies Baswedan

#Djarot Saiful Hidayat #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan