PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik mengaku tak akan berbicara banyak terkait sosok penjabat (pj) gubernur pengganti Anies Baswedan yang akan lengser pada pertengahan Oktober 2022 nanti.
Pasalnya, kata Taufik, orang yang bertanggung jawab menunjuk pj gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, tidak berwenang.
"Soal penjabat itu kewenangannya presiden. Jadi gak ada tuh partai mengusul-ngusulin, gitu loh," ucap Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Baca Juga:
PDIP Dorong Kasetpres Jadi Calon Penganti Anies, Ini Alasannya
Memang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kerap memunculkan nama Heru Budi Hartono, yang dinilai paling layak gantikan Anies karena berpengalaman di Jakarta.
Taufik mengakui, Heru memang punya segudang pengalaman di DKI Jakarta. Terlebih dia menjadi pegawai dari bawah hingga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Taufik pun tak memungkiri bahwa diri mengenal betul sosok Heru.
"Tapi kalau nanya ke saya Heru? Saya kenal baik. Saya kenal baik, ya sering bersama-sama dulu lah dengan kita, sejak di Jakarta Utara. Dia paham betul soal Jakarta yah karena memang dari pegawai yang golongan, dulu koperasi Jakut," urainya.
Baca Juga:
Anies Jamu Pemain Atletico Madrid dan Barcelona di Balai Kota
Ketua Umum (Ketum) KAHMI Jaya ini menegaskan, Heru itu pantas dan layak sebagai penjabat gebernur pengganti Anies. Tapi balik lagi, dia dan partai pun tak punya kewenangan, kecuali Presiden Jokowi.
"Ya kalau itu di tetapkan presiden saya kira ok lah, tepat lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku bahwa Heru Budi Hartono dirasa sosok yang paling layak untuk menjadi pj gubernur pengganti Anies Baswedan.
Kendati demikian, Gembong katakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Heru. Tapi, ia menilai Heru merupakan sosok yang pantas jadi pj gubernur dalam menyelesaikan program-program yang tersendat usai ditinggal Anies pada Oktober 2022.
"Iya, saya sudah pernah melontarkan (pendapat), saya tidak kenal beliau, tapi saya kenal kinerjanya. Saya kenal kinerjanya," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (13/4). (Asp)
Baca Juga:
Anies-Riza Dikejar Tenggat Naskah Akademik RUU Kekhususan DKI dari Kemendagri
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak