Hari Ini, Komisi XIII DPR Raker dengan Menteri HAM Bahas Penaikan Anggaran hingga Rp 20 Triliun
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi XIII DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Kamis (31/10) hari ini.
Rapat tersebut untuk membahas permintaan kenaikkan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Rapat tersebut akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.
"Ya, hari ini (rapat dengan Menteri HAM). Agenda termasuk membahas (permintaan) anggaran (Kementerian) HAM (Rp 20 triliun)," kata Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea saat dikonfirmasi, Kamis.
Sebelumnya Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tambahan anggaran itu untuk menunjang kerja kementerian yang dipimpinnya.
Baca juga:
DPR Tegaskan Pemberantasan Korupsi Bisa Dilakukan Tanpa Buat RUU Perampasan Aset
Menurut Pigai, Kementerian HAM punya tugas yang berbeda dari Komnas HAM. Di antaranya melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.
Pigai juga menjelaskan, Kementerian HAM akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa, di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya.
Selain itu, Pigai juga berencana mendirikan Universitas HAM dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi XIII Minta Penegakan HAM Harus Nyata bukan sekadar Narasi
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Ariel-Judika Soroti Royalti Musik di DPR, Ahmad Dhani Hampir Diusir Ketua Komisi XIII
Kisruh Royalti Musik, Komisi XIII DPR Dukung Pemerintah Audit LMKN dan LMK
Putar Lagu di Pernikahan Harus Bayar Royalti, DPR: Tak Ada Sifat Komersil
Resmi Larang Pengibaran Bendera One Pice, Pemerintah Merujuk Aturan PBB
Natalius Pigai Siapkan UU Baru Pasca Insiden Perusakan Rumah Ibadah Kristen di Padang