Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. (foto: Merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEBERADAAN media sangat penting dalam pemerintahan sebagai penyeimbang. Peran insan pers begitu vital dalam menyampaikan informasi ke publik terkait dengan kinerja pemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pemerintah tidak boleh antikritik atas sebuah pesan yang disampaikan media.

Menurut dia, media mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah ke rakyat.

Boleh berupa kritikan, boleh berupa dukungan, boleh berupa tuntutan, boleh juga mengucapkan rintihan ratapan pendidikan rakyat. Itulah yang disebut media yang baik,

kata Menteri Pigai dalam kegiatan Kelar Jurnalis HAM di kawasan Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).


Untuk itulah, kata dia, Kementerian Hak Asasi Manusia akan tetap bekerja sama dengan para jurnalis demi menjunjung tinggi demokrasi. Hal itu untuk menunjukkan adanya kedekatan antara pemerintah dan media.

Kami ingin memberi perhatian khusus supaya jangan sampai suatu saat ada tuduhan pers busting because of the government, itu saya tidak mau. Pers mati karena pemerintah, itu tuduhan itu saya tidak mau, tidak ingin. Untuk itulah kita ingin menyatakan bahwa pers tidak boleh mati, pers harus jadi besar,

tuturnya.

Baca juga:

Menteri HAM Natalius Pigai Pantau Kasus Kekerasan Aktivis KontraS Andrie Yunus, Polisi Diminta Gerak Cepat


Komisioner Komnas HAM periode 2012–2017 ini menilai dunia ini gelap tanpa pers. Ia lalu memberi perumpamaan bahwa pers merupakan lilin kecil di tengah lorong kegelapan. Tanpa pers, tidak mungkin lorong kegelapan itu jadi terang.

Pers itu menerangi dunia, menerangi negara, menerangi bangsa. Karena pers kita menjadi pintar, cerdas, mampu menjelajahi pikiran, mampu menguasai alam semesta. Karena kita bukan siapa-siapa, perslah yang membuka pintu untuk menguasai alam semesta,

imbuhnya.



Lebih lanjut lagi, kata dia, dengan media itu, masyarakat bisa mengetahui apa saja dari tulisan yang ditulis ataupun gambar. Menurutnya, pers merupakan salah satu instrumen terpenting yang mengantarkan peradaban manusia sampai hari ini. Oleh karena itulah, tentu Kementerian HAM akan terus bermitra dengan pers.

Karena pengetahuan diproduksi pers. Kontribusi nyata pers dalam peradaban dunia ini ada, faktanya ada, dan kondisi real. Kekuatan bahkan melampaui kekuatan instrumen-instrumen yang ada,

tutupnya.(Asp)



Baca juga:

Teror ke Influencer Harus Diusut Tuntas, Jangan Buru-buru Salahkan Pemerintah, Minta Menteri HAM Natalius Pigai

#Natalius Pigai #Kementerian HAM #Pers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Sukajaya Bogor Mengadu, Kanwil Kementerian HAM Jabar Soroti Dugaan Intimidasi
Kanwil Kementerian HAM Jabar menindaklanjuti persoalan di Desa Sukajaya, Bogor, dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog serta mekanisme hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Warga Sukajaya Bogor Mengadu, Kanwil Kementerian HAM Jabar Soroti Dugaan Intimidasi
Indonesia
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Iwakum memperingati HUT ke-4 dengan menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, memperkuat solidaritas jurnalis, serta mendorong perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 01 Agustus 2026
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Indonesia
Wamen HAM Sebut Draf RUU HAM Ditarget Rampung Tahun ini, Bantah Minim Partisipasi Publik
Komnas HAM dari berbagai periode kepemimpinan telah memiliki dokumen usulan perubahan UU HAM.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
Wamen HAM Sebut Draf RUU HAM Ditarget Rampung Tahun ini, Bantah Minim Partisipasi Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menteri Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta per Bulan di Koperasi Merah Putih
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan Menteri Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp 1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Menteri Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta per Bulan di Koperasi Merah Putih
Indonesia
Bentrok di Adonara Bikin 3 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Terbakar, Menteri HAM Kirim Tim ke Lapangan
Pemantauan di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian secara damai.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Bentrok di Adonara Bikin 3 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Terbakar, Menteri HAM Kirim Tim ke Lapangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri HAM Pigai Minta Rakyat Belanja Rp 1 Juta Per Bulan di Kopdes Merah Putih
Pigai meminta rakyat berbelanja di Kopdes Merah Putih agar omset program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu meningkat.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri HAM Pigai Minta Rakyat Belanja Rp 1 Juta Per Bulan di Kopdes Merah Putih
Indonesia
Menteri HAM Pigai Pastikan tak ada Ampun untuk Taufik Hidayat, Tersangka Penganiayaan Pacar
Seluruh ketentuan hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak harus diterapkan secara konsisten.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Menteri HAM Pigai Pastikan tak ada Ampun untuk Taufik Hidayat, Tersangka Penganiayaan Pacar
Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Rieke Diah Pitaloka menilai usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar masih terlalu besar untuk dukungan manajemen dan belum fokus pada pelayanan HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Bagikan