Hari Ini, DPD Gelar Sidang Paripurna Tentukan Pelaksana Tugas Ketua

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 September 2016
Hari Ini, DPD Gelar Sidang Paripurna Tentukan Pelaksana Tugas Ketua

Suasana sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara IV, Jakarta (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional – Usai keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memakzulkan Irman Gusman sebagai ketua terkait kasus korupsi gula impor, DPD berencana menggelar Sidang Paripurna guna menentukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD. 

“Untuk masalah Plt Ketua DPD, kami menyerahkan sepenuhnya pada Sidang Paripurna DPD,” kata AM Fatwa di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/9). 

Ihwal penetuan Plt Ketua DPD, tambah AM Fatwa, akan mengikuti mekanisme yang berlaku. “Kalau sesuai mekanisme, ketua sementara DPD akan dijabat oleh Wakil Ketua I. Tapi tunggu hasil Sidang Paripurna saja,” tambah AM Fatwa. 

Seperti diketahui, pemakzulan Irman Gusman dari Ketua DPD terkait kasus korupsi impor gula, di mana hal tersebut melecehkan salah satu lembaga negara itu. 

Selain itu, hal demikian juga melanggar kode etik pasal 52 Tentang Tata Tertib dan juga penyalahgunaan jabatan sebagai ketua. 

Hingga berita ini diturunkan seluruh anggota dan pimpinan DPD RI terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga tinggi negara termasuk Presiden Jokowi. Keputusan akhirnya, tetap status Irman Gusman dicopot dari Ketua dan anggota DPD RI.(Ard)

BACA JUGA:

  1. Menyalahi Kode Etik, Alasan Irman Gusman Dimakzulkan
  2. Sidang BK DPD Copot Ketua DPD Irman Gusman
  3. Saut Bantah Penangkapan Irman Gusman Terburu-buru   
  4. Terima Uang Rp100 juta, Irman Gusman Terjerat Kasus Kuota Gula Impor
  5. Ditetapkan Jadi Tersangka, Irman Gusman Terlibat Dua Kasus

 

#Kasus Korupsi #Ketua DPD #Irman Gusman
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Pemerasan Dana CSR
KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus pemerasan dana CSR dan gratifikasi. Penyidik mengamankan uang tunai Rp 550 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Pemerasan Dana CSR
Indonesia
Profil Sudewo, Bupati Kontroversial Pati yang Ditangkap KPK karena Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan
Sudewo ialah politikus Gerindra yang lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Profil Sudewo, Bupati Kontroversial Pati yang Ditangkap KPK karena Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka
Penetapan politikus Gerindra itu sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Senin (19/1).
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka
Indonesia
Sosok Wali Kota Madiun Maidi, Bekas Guru dan Kepala Sekolah yang Ditangkap KPK karena Kasus Dugaan Korupsi Proyek
Karier Maidi bermula di dunia pendidikan. Ia mengawali profesinya sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun sejak 1989 hingga 2002.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Sosok Wali Kota Madiun Maidi, Bekas Guru dan Kepala Sekolah yang Ditangkap KPK karena Kasus Dugaan Korupsi Proyek
Indonesia
Tersenyum saat Tiba di KPK setelah Terjaring OTT, Maidi: Doakan Saya Sehat
Wali Kota Madiun Maidi tiba di Gedung KPK usai terjaring OTT. KPK menyebut kasus terkait fee proyek dan dana CSR dengan barang bukti ratusan juta rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Tersenyum saat Tiba di KPK setelah Terjaring OTT, Maidi: Doakan Saya Sehat
Indonesia
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
Wali Kota Madiun terjaring operasi tangkap tangan KPK. OTT diduga terkait fee proyek dan dana CSR, sembilan orang dibawa ke Gedung KPK Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
Berita Foto
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal pegawai pajak yang terkena OTT. Ia menegaskan, Kemenkeu tidak akan mengintervensi KPK.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Bagikan