Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 01 Maret 2024
Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. (Dok.PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga beras naik memasuki bulan Maret. Mirisnya, tak lama lagi memasuki bulan Ramadan dimana tingkat konsumsi masyarakat naik.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai perlu adanya penyelidikan untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan naiknya harga beras.

Menurut dia, pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor. Termasuk siapa pelaku yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

Baca Juga:

Dukung Jakarta Global City, BUMD DKI Diminta Tingkatkan Sinergitas

“Jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel atau mafia beras,” ucap Amin kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi. Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. “Tapi itu pun sangat terbatas,” tutur Amin.

Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Bahkan, dia menganggap, pemerintah tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri.

“Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Amin mengatakan, gejala penurunan produksi sudah terlihat sejak awal 2023 lalu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk. Termasuk biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Ketua MPR Minta Penyesuaian Tarif LRT Tidak Beratkan Masyarakat

“Ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” sesal Amin.

Sekadar informasi, harga sejumlah bahan pangan terpantau naik awal bulan Maret ini. Salah satunya harga beras premium yang terus merangkak naik jauh dari harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), meski harga beras medium cenderung mulai menunjukkan penurunan, namun beras premium masih melanjutkan kenaikan.

Rata-rata nasional harga beras premium naik ke Rp16.450 per kg. Lalu harga beras medium turun sedikit menjadi Rp14.320 per kg.

Baca Juga:

KPK Panggil Putri Maluku Utara 2022 Terkait Perkara yang Libatkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara

#Harga Beras #Beras #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Bagikan