Harga BBM Naik, Wagub DKI Sebut Bakal ada Kenaikan Harga di Sejumlah Sektor

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 05 September 2022
Harga BBM Naik, Wagub DKI Sebut Bakal ada Kenaikan Harga di Sejumlah Sektor

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi serentak di seluruh wilayah. Tak terkecuali di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria bicara soal kenaikan harga BBM yang berdampak ke angkutan umum dan hal lainnya.

Baca Juga:

Tarif Bus AKAP di Kampung Rambutan Naik Seiring Penaikan Harga BBM

"Kenaikan BBM itu tentu berdampak pada semua sektor, karena berdampak pada angkutan, logistik dan semuanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/9).

Riza mengatakan Pemprov DKI bakal menyikapi kenaikan harga BBM itu dengan baik. Dia menyebut semua kenaikan BBM tersebut menjadi berat bagi semua.

"Hampir pasti ada kenaikan-kenaikan harga. Namun kami harapkan kenaikan harganya tidak besar, sehingga masih dapat dijangkau oleh warga jakarta khususnya," jelas Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Riza mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk menjaga inflasi di Jakarta.

"Ya kan upaya-upaya terus dilakukan ya, sepanjang ini kita terus koordinasi, rapat-rapat dengan semua stakeholder, dengan pihak terkait ya," ujarnya.

Namun, ia menilai, bahwa keputusan pemerintah tersebut karena dampak krisis. Salah satunya adalah adanya perang antara Ukraina dengan Rusia yang hingga saat ini masih berlangsung.

Selain itu, Riza menyebutkan krisis pangan, finansial, dan energi di dunia, turut menjadi faktor penyebab pemerintah menaikkan harga BBM.

Baca Juga:

Kenaikan BBM Bakal Dorong Inflasi 2022 Capai 6,8 Persen

"Pemerintah pusat kan juga sudah menyiapkan lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidinya. Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi pemerintah pusat kecuali menaikan," ujar Ariza.

Namun memang hal tersebut menurut Riza harus diiringi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Riza mengatakan, hal itu karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi BBM yang diberikan lebih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Oleh karena itu subsidinya dialihkan untuk BLT yang sasarannya memang kepada kelompok menengah ke bawah

"Kami minta kepada masyarakat khususnya yang ada di DKI Jakarta, untuk menyikapi kenaikan BBM secara bijak," ujar Riza.

Ia mengimbau, apabila terjadi unjuk rasa jangan sampai berujung anarkis yang malah membuat rugi baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Jangan sampai Kota Jakarta yang sudah kita bangun bersama-sama malah dirusak oleh kelompok atau orang yang 'membonceng' saat unjuk rasa," ujar Ariza.

Diketahui, pemerintah pusat telah menaikkan harga BBM di SPBU Pertamina pada Sabtu (3/9) siang. Untuk harga Pertalite sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Lalu untuk harga Solar sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.Sedangkan untuk harga Pertamax sebelumnya Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. (Knu)

Baca Juga:

Demo Protes Penaikan Harga BBM di Jakarta Digelar di 9 Titik

#DPR RI #Wagub DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #BBM #BBM Bersubsidi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
Pertamina Optimalkan Moda Suplai Darurat, Canting dan SPBU Mobile Jadi Pahlawan Warga Terdampak Banjir
Inisiatif Pertamina Mobile SPBU juga dioperasikan di SPBU 11.201.106 Polonia, Kota Medan
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Pertamina Optimalkan Moda Suplai Darurat, Canting dan SPBU Mobile Jadi Pahlawan Warga Terdampak Banjir
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Bagikan