Harga BBM Naik, Wagub DKI Sebut Bakal ada Kenaikan Harga di Sejumlah Sektor

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 05 September 2022
Harga BBM Naik, Wagub DKI Sebut Bakal ada Kenaikan Harga di Sejumlah Sektor

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi serentak di seluruh wilayah. Tak terkecuali di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria bicara soal kenaikan harga BBM yang berdampak ke angkutan umum dan hal lainnya.

Baca Juga:

Tarif Bus AKAP di Kampung Rambutan Naik Seiring Penaikan Harga BBM

"Kenaikan BBM itu tentu berdampak pada semua sektor, karena berdampak pada angkutan, logistik dan semuanya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/9).

Riza mengatakan Pemprov DKI bakal menyikapi kenaikan harga BBM itu dengan baik. Dia menyebut semua kenaikan BBM tersebut menjadi berat bagi semua.

"Hampir pasti ada kenaikan-kenaikan harga. Namun kami harapkan kenaikan harganya tidak besar, sehingga masih dapat dijangkau oleh warga jakarta khususnya," jelas Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Riza mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk menjaga inflasi di Jakarta.

"Ya kan upaya-upaya terus dilakukan ya, sepanjang ini kita terus koordinasi, rapat-rapat dengan semua stakeholder, dengan pihak terkait ya," ujarnya.

Namun, ia menilai, bahwa keputusan pemerintah tersebut karena dampak krisis. Salah satunya adalah adanya perang antara Ukraina dengan Rusia yang hingga saat ini masih berlangsung.

Selain itu, Riza menyebutkan krisis pangan, finansial, dan energi di dunia, turut menjadi faktor penyebab pemerintah menaikkan harga BBM.

Baca Juga:

Kenaikan BBM Bakal Dorong Inflasi 2022 Capai 6,8 Persen

"Pemerintah pusat kan juga sudah menyiapkan lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidinya. Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi pemerintah pusat kecuali menaikan," ujar Ariza.

Namun memang hal tersebut menurut Riza harus diiringi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Riza mengatakan, hal itu karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi BBM yang diberikan lebih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Oleh karena itu subsidinya dialihkan untuk BLT yang sasarannya memang kepada kelompok menengah ke bawah

"Kami minta kepada masyarakat khususnya yang ada di DKI Jakarta, untuk menyikapi kenaikan BBM secara bijak," ujar Riza.

Ia mengimbau, apabila terjadi unjuk rasa jangan sampai berujung anarkis yang malah membuat rugi baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Jangan sampai Kota Jakarta yang sudah kita bangun bersama-sama malah dirusak oleh kelompok atau orang yang 'membonceng' saat unjuk rasa," ujar Ariza.

Diketahui, pemerintah pusat telah menaikkan harga BBM di SPBU Pertamina pada Sabtu (3/9) siang. Untuk harga Pertalite sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Lalu untuk harga Solar sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.Sedangkan untuk harga Pertamax sebelumnya Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. (Knu)

Baca Juga:

Demo Protes Penaikan Harga BBM di Jakarta Digelar di 9 Titik

#DPR RI #Wagub DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #BBM #BBM Bersubsidi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Kondisi geografis Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan Papua Nugini.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Indonesia
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Langkah mandatori tersebut, tutur Bahlil, dalam rangka menciptakan sumber-sumber energi dari nabati dan membangun kedaulatan energi, agar Indonesia mengurangi impor bensin.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Bagikan