Hardiknas 2025, Komisi X DPR: Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Mei 2025
Hardiknas 2025, Komisi X DPR: Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Masih banyak pekerja rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Kita harus akui bahwa masih banyak pekerja rumah di bidang pendidikan yang harus diselesaikan. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah," terang Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani, Jumat (2/5).

Dia mengatakan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara. Banyak negara yang maju karena kualitas pendidikannya baik. Jika Indonesia ingin maju, maka kualitas pendidikan harus terus ditinggatkan.

"Maka dalam momen Hardiknas 2025, mari kita tingkat kualitas pendidikan, sehingga Indonesia akan menjadi negara maju," ujarmya.

Baca juga:

Prabowo Ucapkan Terima Kasih Pada Guru Saat Hardiknas, Janji Segera Perbaiki Ribuan Sekolah

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pertama terkait kondisi guru. Salah satunya terkait kesejahteraan guru.

Menurutnya, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kondisi kesejahteraan guru banyak yang memprihatinkan.

Salah satunya terkait gaji yang rendah. Menurut Survei Kesejahteraan Guru yang dilakukan oleh IDEAS tahun 2024, 42,4 persen guru menerima gaji di bawah Rp 2 juta per bulan, tergantung pada golongan dan masa kerja.

Bahkan, kata dia, banyak guru di daerah yang hanya menerima gajian ratusan ribu per bulan. Tentu gaji yang diterima guru tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka terpaksa mencari kerja sampingan.

Selain kesejahteraan guru, beban kerja guru juga tinggi. Seorang guru rata-rata mengajar 24 jam pelajaran per minggu. Tapi, sering kali mereka juga harus mengurus tugas administratif dan kegiatan ekstrakurikuler.

Banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Menurut laporan dari World Bank (2021), hanya 30 persen guru yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun terakhir.

"Akhirnya banyak guru merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajar dengan efektif, sehingga kualitas pengajaran menurun," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan kualitas siswa Indonesia. Menurut Program Penilaian Siswa Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat keenam dengan skor total 1.108, di bawah Thailand (1.182). Sementara dua negara di bawah Indonesia adalah Filipina (1.058) serta Kamboja (1.012).

Baca juga:

Kado Hardiknas: Ratusan Siswa Jakarta Terima Pemutihan Ijazah, Denda yang Dihapus Capai Rp 1,6 Miliar

"Hasil itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan peningkatan," jelas alumnus STT Telkom Bandung itu.

Lalu Ari juga menyinggung soal kurikulum di Indonesia yang sering berubah. Setiap berganti rezim, kurikulum selalu berubah. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian terhadap kurikulum nasional. Memang belum ada kurikulum yang baru.

"Ke depannya, pemerintah perlu menetapkan kurikulum nasional yang berlaku dalam jangka panjang. Sehingga tidak setiap ganti menteri, ganti kurikulum," tandas Lalu Ari. (Pon)

#Hardiknas #Hardiknas 2025 #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan