Hardiknas 2025, Komisi X DPR: Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Mei 2025
Hardiknas 2025, Komisi X DPR: Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Masih banyak pekerja rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Kita harus akui bahwa masih banyak pekerja rumah di bidang pendidikan yang harus diselesaikan. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah," terang Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani, Jumat (2/5).

Dia mengatakan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara. Banyak negara yang maju karena kualitas pendidikannya baik. Jika Indonesia ingin maju, maka kualitas pendidikan harus terus ditinggatkan.

"Maka dalam momen Hardiknas 2025, mari kita tingkat kualitas pendidikan, sehingga Indonesia akan menjadi negara maju," ujarmya.

Baca juga:

Prabowo Ucapkan Terima Kasih Pada Guru Saat Hardiknas, Janji Segera Perbaiki Ribuan Sekolah

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pertama terkait kondisi guru. Salah satunya terkait kesejahteraan guru.

Menurutnya, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kondisi kesejahteraan guru banyak yang memprihatinkan.

Salah satunya terkait gaji yang rendah. Menurut Survei Kesejahteraan Guru yang dilakukan oleh IDEAS tahun 2024, 42,4 persen guru menerima gaji di bawah Rp 2 juta per bulan, tergantung pada golongan dan masa kerja.

Bahkan, kata dia, banyak guru di daerah yang hanya menerima gajian ratusan ribu per bulan. Tentu gaji yang diterima guru tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka terpaksa mencari kerja sampingan.

Selain kesejahteraan guru, beban kerja guru juga tinggi. Seorang guru rata-rata mengajar 24 jam pelajaran per minggu. Tapi, sering kali mereka juga harus mengurus tugas administratif dan kegiatan ekstrakurikuler.

Banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Menurut laporan dari World Bank (2021), hanya 30 persen guru yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun terakhir.

"Akhirnya banyak guru merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajar dengan efektif, sehingga kualitas pengajaran menurun," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan kualitas siswa Indonesia. Menurut Program Penilaian Siswa Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat keenam dengan skor total 1.108, di bawah Thailand (1.182). Sementara dua negara di bawah Indonesia adalah Filipina (1.058) serta Kamboja (1.012).

Baca juga:

Kado Hardiknas: Ratusan Siswa Jakarta Terima Pemutihan Ijazah, Denda yang Dihapus Capai Rp 1,6 Miliar

"Hasil itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan peningkatan," jelas alumnus STT Telkom Bandung itu.

Lalu Ari juga menyinggung soal kurikulum di Indonesia yang sering berubah. Setiap berganti rezim, kurikulum selalu berubah. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian terhadap kurikulum nasional. Memang belum ada kurikulum yang baru.

"Ke depannya, pemerintah perlu menetapkan kurikulum nasional yang berlaku dalam jangka panjang. Sehingga tidak setiap ganti menteri, ganti kurikulum," tandas Lalu Ari. (Pon)

#Hardiknas #Hardiknas 2025 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Bagikan