Hardiknas 2025, Komisi X DPR: Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Mei 2025
Hardiknas 2025, Komisi X DPR: Kualitas Siswa dan Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Masih banyak pekerja rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Kita harus akui bahwa masih banyak pekerja rumah di bidang pendidikan yang harus diselesaikan. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah," terang Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani, Jumat (2/5).

Dia mengatakan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara. Banyak negara yang maju karena kualitas pendidikannya baik. Jika Indonesia ingin maju, maka kualitas pendidikan harus terus ditinggatkan.

"Maka dalam momen Hardiknas 2025, mari kita tingkat kualitas pendidikan, sehingga Indonesia akan menjadi negara maju," ujarmya.

Baca juga:

Prabowo Ucapkan Terima Kasih Pada Guru Saat Hardiknas, Janji Segera Perbaiki Ribuan Sekolah

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pertama terkait kondisi guru. Salah satunya terkait kesejahteraan guru.

Menurutnya, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kondisi kesejahteraan guru banyak yang memprihatinkan.

Salah satunya terkait gaji yang rendah. Menurut Survei Kesejahteraan Guru yang dilakukan oleh IDEAS tahun 2024, 42,4 persen guru menerima gaji di bawah Rp 2 juta per bulan, tergantung pada golongan dan masa kerja.

Bahkan, kata dia, banyak guru di daerah yang hanya menerima gajian ratusan ribu per bulan. Tentu gaji yang diterima guru tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka terpaksa mencari kerja sampingan.

Selain kesejahteraan guru, beban kerja guru juga tinggi. Seorang guru rata-rata mengajar 24 jam pelajaran per minggu. Tapi, sering kali mereka juga harus mengurus tugas administratif dan kegiatan ekstrakurikuler.

Banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional. Menurut laporan dari World Bank (2021), hanya 30 persen guru yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun terakhir.

"Akhirnya banyak guru merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajar dengan efektif, sehingga kualitas pengajaran menurun," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan kualitas siswa Indonesia. Menurut Program Penilaian Siswa Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat keenam dengan skor total 1.108, di bawah Thailand (1.182). Sementara dua negara di bawah Indonesia adalah Filipina (1.058) serta Kamboja (1.012).

Baca juga:

Kado Hardiknas: Ratusan Siswa Jakarta Terima Pemutihan Ijazah, Denda yang Dihapus Capai Rp 1,6 Miliar

"Hasil itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan peningkatan," jelas alumnus STT Telkom Bandung itu.

Lalu Ari juga menyinggung soal kurikulum di Indonesia yang sering berubah. Setiap berganti rezim, kurikulum selalu berubah. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian terhadap kurikulum nasional. Memang belum ada kurikulum yang baru.

"Ke depannya, pemerintah perlu menetapkan kurikulum nasional yang berlaku dalam jangka panjang. Sehingga tidak setiap ganti menteri, ganti kurikulum," tandas Lalu Ari. (Pon)

#Hardiknas #Hardiknas 2025 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - 25 menit lalu
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan