Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mengkritisi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang dalam melaksanakan tugas lebih mengedepankan paradigma teknologi dibanding menggunakan sisi humanisme.
Pergunu khawatir, Jika ini diteruskan maka kesuraman pendidikan di Indonesia akan semakin terbuka lebar karena sistem kebijakan dan komunikasi yang dibangun seperti sistem robot atau provider yang kaku.
Baca Juga
Nadiem pun lebih mementingkan kebijakan ke depan tanpa memperhatikan sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Mundurnya organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI yang sudah jelas kiprahnya dalam dunia pendidikan sejak sebelum kemerdekaan dari Program Organisasi Penggerak (POP), menjadi catatan buruknya kinerja dan komunikasi Nadiem Makarim.
Selain Kebijakan Organisasi Penggerak yang sarat kepentingan, beberapa program kontroversi lain yang dilakukan Nadiem seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 Online yang carut-marut dan tidak koheren, konsep Merdeka Belajar yang sesungguhnya tak merdeka, komunikasi buruk dengan organisasi-organisasi profesi guru, dan tidak adanya keseriusan mengawal nasib guru swasta dan honorer.
“Apalagi di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi yang Iesu, gaji yang tidak pasti namun tidak ada kebijakan afirmatif yang menolong nasib guru-guru kita,” ujar Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pergunu, Ken Zuhri dikutip dari laman resmi NU, Minggu (26/7).
Pergunu juga menilai tidak ada yang istimewa dari kebijakan-kebijakan yang diambil Nadiem. Sebaliknya, kebijakan Nadiem lebih banyak distorsi dan kontroversi dalam dunia pendidikan. Misalnya tak jelasnya arah kebijakan yang menyangkut daerah 3T.
“Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan. Namun Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi,” beber dia.
Baca Juga
Menurut Zuhri, Nadiem mengajak bangsa Indonesia untuk berlari meninggalkan ketertinggalan pendidikan, namun justru ia sendiri yang melarikan diri dari pokok persoalan pendidikan bangsa Indonesia. (*)
