Guru NU Kritisi Nadiem yang Dinilai Kedepankan Teknologi Daripada Humanisme

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2020
Guru NU Kritisi Nadiem yang Dinilai Kedepankan Teknologi Daripada Humanisme

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar di Jakarta, Senin (10/2). (ANTARA/HO-Humas Kemendikbud)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mengkritisi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang dalam melaksanakan tugas lebih mengedepankan paradigma teknologi dibanding menggunakan sisi humanisme.

Pergunu khawatir, Jika ini diteruskan maka kesuraman pendidikan di Indonesia akan semakin terbuka lebar karena sistem kebijakan dan komunikasi yang dibangun seperti sistem robot atau provider yang kaku.

Baca Juga

Nadiem Izinkan Siswa SMP dan SMA Kembali Bersekolah

Nadiem pun lebih mementingkan kebijakan ke depan tanpa memperhatikan sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Mundurnya organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI yang sudah jelas kiprahnya dalam dunia pendidikan sejak sebelum kemerdekaan dari Program Organisasi Penggerak (POP), menjadi catatan buruknya kinerja dan komunikasi Nadiem Makarim.

Selain Kebijakan Organisasi Penggerak yang sarat kepentingan, beberapa program kontroversi lain yang dilakukan Nadiem seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 Online yang carut-marut dan tidak koheren, konsep Merdeka Belajar yang sesungguhnya tak merdeka, komunikasi buruk dengan organisasi-organisasi profesi guru, dan tidak adanya keseriusan mengawal nasib guru swasta dan honorer.

“Apalagi di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi yang Iesu, gaji yang tidak pasti namun tidak ada kebijakan afirmatif yang menolong nasib guru-guru kita,” ujar Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pergunu, Ken Zuhri dikutip dari laman resmi NU, Minggu (26/7).

Nadiem bantah perintahkan pembayaran SPP lewat GoPay
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Pergunu juga menilai tidak ada yang istimewa dari kebijakan-kebijakan yang diambil Nadiem. Sebaliknya, kebijakan Nadiem lebih banyak distorsi dan kontroversi dalam dunia pendidikan. Misalnya tak jelasnya arah kebijakan yang menyangkut daerah 3T.

“Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan. Namun Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi,” beber dia.

Baca Juga

Menteri Nadiem Perbolehkan Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

Menurut Zuhri, Nadiem mengajak bangsa Indonesia untuk berlari meninggalkan ketertinggalan pendidikan, namun justru ia sendiri yang melarikan diri dari pokok persoalan pendidikan bangsa Indonesia. (*)

#Nahdlatul Ulama #Nahdlatul Ulama (NU) #Guru #Nadiem Makarim
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Krisis Guru, Pemkot Solo Siap Rekrut 286 Tenaga Pendidik Kontrak
Pemkot Solo siap merekrut 286 tenaga pendidik pada tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya krisis tenaga pendidik akibat pensiun.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
Krisis Guru, Pemkot Solo Siap Rekrut 286 Tenaga Pendidik Kontrak
Indonesia
Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice
Guru tersebut dilaporkan pihak orangtua murid ke kepolisian setelah memberikan nasihat kepada siswanya agar tidak mudah menyerah.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice
Indonesia
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Pertemuan itu disebut berlangsung sekitar Februari 2020.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Saksi Beberkan Pertemuan Pimpinan Google dengan Nadiem di Kantor Kemendikbudristek
Indonesia
Terdakwa Nadiem Makarim Bingung Pemilihan OS Laptop Dipermasalahkan
Terdakwa Nadiem Makarim meluruskan persepsi keliru pemilihan OS tidak otomatis menunjuk merek laptop tertentu
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Terdakwa Nadiem Makarim Bingung Pemilihan OS Laptop Dipermasalahkan
Indonesia
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Purwadi menjelaskan uang tersebut pertama kali ia temukan tersimpan dalam sebuah map di atas meja kerjanya.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Berita Foto
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
Viral Guru Dikeroyok Murid, DPR Soroti Etika dan Karakter Pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI menyesalkan insiden guru dan murid saling serang yang viral. DPR menilai peristiwa ini mencerminkan kegagalan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Viral Guru Dikeroyok Murid, DPR Soroti Etika dan Karakter Pendidikan
Indonesia
Alasan Jaksa Ogah Berikan Hasil Audit BPKP Soal Kerugiaan Dugaan Korupsi Nadiem
Pihaknya menginginkan alat bukti, termasuk LHP kerugian negara dalam perkara tersebut, hanya dihadirkan di dalam persidangan, bukan di luar persidangan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Alasan Jaksa Ogah Berikan Hasil Audit BPKP Soal Kerugiaan Dugaan Korupsi Nadiem
Bagikan