Soffi Amira
MerahPutih.com - Pemkot Solo berencana merekrut 286 orang tenaga pendidik pada 2026. Hal ini dilakukan lantaran adanya krisis tenaga pendidik karena pensiun.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno menyebutkan, pihaknya tengah mematangkan skema rekrutmen guru dan tenaga pendamping pelajar berkebutuhan khusus (difabel) melalui mekanisme kontrak jasa perorangan.
Langkah ini diambil sebagai solusi atas kebijakan pusat yang melarang pengangkatan tenaga non-ASN baru di lingkungan pemerintahan.
“Kami memilih jalur tenaga ahli atau kontrak perorangan agar layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri tetap berjalan optimal tanpa hambatan kekosongan pengajar,” kata Dwi Kamis (5/1).
Baca juga:
Respati Rotasi Massal 209 ASN Solo, Biar Sama-Sama Merasakan Pedih dan Lelah
Ia mengatakan, pihaknya telah memproyeksikan pengurangan jumlah guru secara mendetail mulai dari awal Januari hingga Desember 2026.
“Proyeksi guru yang pensiun, mutasi, hingga promosi jabatan sudah kami kunci. Kami siapkan skema penggantian ini agar kelas tidak kosong dan layanan pendidikan bagi siswa terus berlanjut,” katanya.
Sampai akhir 2026, Pemkot Solo memproyeksikan penambahan tenaga pendidik sebanyak 286 orang. Mengingat jumlahnya yang terbatas, rekrutmen akan dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak.
“Fokus utama adalah penyediaan Guru Pendamping Khusus di sekolah-sekolah inklusi,” ucap dia.
Baca juga:
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Wali Kota Solo, Respati Ardi menegaskan, bahwa penambahan personel ini dibarengi dengan penyusunan peta jalan (road map) pendidikan yang mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.
“Jadi kita buat road map pendidikan, termasuk urusan kesejahteraan. Selain itu, penambahan guru dan tenaga pendamping disabilitas untuk sekolah negeri menjadi komitmen kami untuk mewujudkan Solo sebagai kota yang ramah bagi semua pelajar,” tegas Respati.
“Dinas Pendidikan kini tengah berkoordinasi intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Solo terkait payung hukum dan ketersediaan anggaran. Skema kontrak perorangan ini diharapkan menjadi angin karena adanya aturan tak membuka lowongan ASN,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
