Gubernur Jateng Keluarkan Maklumat Larangan Mudik saat Pandemi COVID-19

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan maklumat di tengah penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Malumat tersebut berupa larangan mudik bagi warga perantauan asal Jawa Tengah.

"Saya mengingatkan keluarga yang merantau supaya tidak mudik ke Jawa Tengah. Ini sedang wabah corona sehingga harus menunda mudik," ujar Ganjar, Sabtu (4/4).

Baca Juga:

ODP COVID-19 di Kota Cirebon Bertambah

Ganjar mengatakan, maklumat tersebut dikeluarkan setelah melihat adanya gelombang pemudik khususnya yang datang dari perantauan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Data per 26 Maret 2020, sebanyak 46.018 pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa tengah setelah terjadi wabah COVID-19.

"Pemudik kami data paling banyak ada di Kabupaten Wonogiri 42.838 orang, kemudian Kota Semarang dan sekitarnya ada 10.979 orang di Kabupaten Cilacap ada 4.527 orang, Kabupaten Jepara 2.164 orang," kata dia.

Ia menjelaskan akan berkoordinasi dengan sejumlah provinsi untuk meantau nasib para perantau baik warga Jateng yang ada di daerah lain atau warga daerah lain yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, kepala daerah bupati/wali kota sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah harus ikut berperan melakukan pencegahan dan membuat larangan.

"Bapak-ibu, sekaligus saya ndherek titip (saya ikut bepesan). Tolong sampaikan pesan pada keluarga panjenengan (Anda) yang saat ini masih ada di Jakarta, Surabaya, atau kota perantauan lainnya. Tolong bilang agar tidak usah pulang sekarang," kata Ganjar.

Baca Juga:

PKS Minta Pemilihan Wagub DKI Ditunda

Ganjar juga siap membantu provinsi lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan lainnya yang warganya saat ini merantau di Jawa Tengah untuk tetap berada di tempat dan jangan mudik terlebih dulu. Pemprov Jawa Tengah siap menjamin warga perantauan agar tidak sampai kelaparan.

"Saya juga minta tolong ke pemprov lainnya agar warga perantauan kebutuhannya bisa tetap tercukupi oleh pemerintah daerah setempat," tutup Ganjar. (Ism)

Baca Juga:

Jumlah Penumpang KRL Anjlok dari Sejuta Jadi 200 Ribu Per Hari