Gubernur Gatot Akui Dirinya Berpoligami

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 28 Juli 2015
Gubernur Gatot Akui Dirinya Berpoligami

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kiri),istrinya Evi Susanti (kanan) memberikan keterangan kepada media usai diperiksa KPK di Jakarta, Selasa (28/7). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berimbas kepada Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan istri mudanya Evi Susanti diperiksa sebagai saksi oleh lembaga antirasuah atas 6 orang tersangka dugaan kasus suap. Gatot bersama dengan Evy sudah beberapa kali menyambangi KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Dalam jumpa persnya pada Selasa (28/7) di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan Gatot menjelaskan bahwa dirinya telah berpoligama. Gatot juga mengakui Evi Susanti sebagai istri mudanya.

"Saya suaminya. Saya yang bertanggung jawab," kata Gatot.

Kuasa hukum Gubernur Gatot, Razman Arif Nasution menjelaskan bahwa Gatot dan Evi adalah pasangan suami istri yang sah. 

Beberapa waktu silam ayah kandung Gubernur Gatot, DJ Tjokro Wardojo (89) membenarkan bahwa Evy Susanti adalah istri muda Gubernur Gatot. Tjokro Wardojo menjelaskan bahwa Gatot dan Evy sudah resmi menikah. Ia juga mengaku bahwa Gatot memiliki dua orang istri.

"Mas Gatot punya dua istri. Pertama Sutias Handayani dan kedua namanya Mbak Evi. Setahu saya Mbak Evi belum punya anak," katanya Rabu (15/7).

Isu soal Gubernur Gatot yang melakukan poligami sudah berembus lama sejak tahun 2013 silam. Isu tersebut mulai terdengar santer ketika sejumlah foto-foto Gatot dan Evi beredar di dunia maya. Beredarnya foto-foto Gatot dan Evi terjadi menjelang pemilihan umum kepala daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pada mulanya isu poligami diduga kuat dimunculkan oleh lawan-lawan politik kader PKS. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kampanye hitam yang menyudutkan bekas Wakil Gubernur Sumatera Utara. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu ternyata isu poligami yang dilakukan Gubernur Gatot ternyata benar.

Dalam banyak acara resmi dan berbagai forum, Gubernur Gatot selalu menenteng Sutias Handayani yang selalu dikenalkan sebagai satu-satunya istri yang dimiliki Gatot.

Di sebuah situs Dakwatuna.com dijelaskan kisah cinta dan pertemuan Gatot dengan istri pertamanya Sutias Handayani. Dari perkawinannya mereka dikarunia lima orang anak. Kelima anak tersebut adalah Fifah Radhiyatullah, Fauzia Dinny Hanif, Rumaisho Hanny Muti’ah, Maryam Balqis Saliimah, dan Aisyah Nailah Rabbaniy.

Keduanya pertama kali bertemu di sebuah masjid dakwah di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1988-1989. Pada tahun tersebut Sutias baru menyelesaikan studinya di Akademi Pimpinan Perusahaan (APP).

Singkat cerita, Gatot dan Sutias diminta ustad mereka Adirano Rusfi untuk menikah. Gatot pun langsung setuju dengan pilihan sang ustad. "Kita langsung menerima karena pilihan guru tentu yang terbaik. Apalagi saat itu memang sudah waktunya," ujar Sutias di dakwatuna.com. (bhd)

BACA JUGA:  

Pansel Capim KPK: Pimpinan Baru Jangan Dikriminalisasi 

Istri Gatot Pujo Akui Beri Uang kepada OC Kaligis 

 

 

#PKS #Kasus Suap Hakim PTUN Medan #Evi Susanti #Gatot Pujo Nugroho
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan