Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - DPP Partai Golkar masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap untuk memutuskan nasib Setya Novanto sebagai ketua umum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK.
Sebelum adanya keputusan hukum tetap, Setnov akan tetap menjabat sebagai ketua umum partai yang berlambang pohon beringin itu.
"Pak Novanto pada sampai saatnya, kita menghargai asas praduga tak bersalah. Tetap jadi ketua umum," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kediaman Setnov, Jakarta, Senin (17/7).
Jika dalam keputusan itu Setnov dinyatakan terbukti dalam skandal megakorupsi e-KTP, maka pelengseran Setnov akan diserahkan ke mekanisme yang berlaku berdasarkan AD/ART partai.
Hal itu berlaku juga pada posisi Setnov sebagai ketua DPR RI.
"Di DPR ada mekanisme sistem dan tata cara pemberhentian tetap, pemberhentian sementara. Ada UU yang mengatur tentang itu," kata Nurdin.
Sehingga, Golkar dipastikan tidak akan menggelar Munaslub untuk mengganti Setnov. Hal itu sesuai dengan keputusan yang diambil saat Rapimnas Partai Golkar.
"Rapimnas itu adalah keputusan tertinggi di bawah Munas, sehingga itu berlaku dan mengikat bagi seluruh kader," tandasnya. (Ayp)
Baca berita terkait Setnov lainnya di: Jadi Tersangka Korupsi, Berapa Harta Kekayaan Setnov?
