Golkar DKI Sebut Anies Bikin Kisruh soal Wacana PKL Berjualan di Trotoar

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 September 2019
Golkar DKI Sebut Anies Bikin Kisruh soal Wacana PKL Berjualan di Trotoar

nggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar, Basri Baco. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Basri Baco, menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hingga kini belum mengumumkan secara detail wacana pemberian ruang kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di atas trotoar.

Baco menilai, pengguliran itu menimbulkan kekisruhan di masyarakat akibat tidak adanya penjelasan secara terperinci akan pengalihan fungsi pendestrian jalan yang dimaksud.

Baca Juga

NasDem: Trotoar Bukan Ekslusif Milik Pejalan Kaki

"Makanya kisruh itu gara-gara tidak ada penjelasan rinci dan akurat dari Pemda (Pemerintah Daerah DKI Jakarta). Kan ini jadi kisruh kan, orang berkomentar juga macem-macem," ujar Baco di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar, Basri Baco
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar, Basri Baco

Mestinya, lanjut Baco, pimpinan DKI itu dapat membocorkan informasi ke masyarakat ikhwal kriteria PKL yang akan diizinkannya untuk berdagang di trotoar.

Menurut dia, informasi tak sempurna itu membuktikan adanya ketertutupan Pemprov DKI terhadap rencana-rencana yang bakal direalisasikannya.

Baca Juga

Alasan Anies Perbolehkan PKL Jualan di Trotoar

"Terkait PKL itu jenis apa, kan Anies belum mengungkapkan. Contoh ya apakah PKL yang kaya di Malaysia, Singapore, terus PKL yang definisi mana? Kan belum jelas juga," tutup politis berlambang pohon beringin ini.

Adapun rencana pemanfaatan trotoar jalan oleh Anies mengundang banyak sosrotan publik. Karenanya, fungsi trotoar sebagai kawasan pejalan kaki telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wacana PKL berjualan di trotoar itu juga dikomentari oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki meminta penjelasan langsung Anies terkait wacana pengguliran PKL berjualan di trotoar.

Baca Juga

Izinkan PKL Dagang di Trotoar, Anies Langgar Undang-Undang

Basuki juga akan meminta titik lokasi trotoar yang akan dijadikan tempat berjualan. Lantaran hingga saat ini dirinya belum mengetahui titik trotoar yang akan dijadikan tempat jualan PKL itu.

"Kalau memang dia melanggar ya saya suratin. Saya mau tegasin," ucapnya saat ditemui di Jakarta, Senin (16/9) kemarin. (Asp)

#Partai Golkar #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan