Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Golkar berubah sikap terkait wacana perpanjangan jabatan Presiden alias penundaan Pemilu 2024. Awalnya mendukung, kini dikabarkan menyatakan menolak.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/3).
Baca Juga
Nama Luhut hingga Jokowi Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu, Istana Buka Suara
Pernyataan itu diutarakannya sehari setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Golkar diduga menggelar rapat terbatas dengan dihadiri Airlangga Hartarto, Sekjen Loedwijk Paulus, Bendahara Umum Dito Ganindito, Ketua Bapilu Zainudin Amali, dan sejumlah petinggi Beringin lainnya pada Rabu (2/3).
Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng menuturkan, partainya siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng.
Sementara itu, ihwal pertemuan yang konon menyepakati kesepatan baru Golkar menolak perpanjangan jabatan Jokowi itu, tak ada satu pun elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa dikonfirmasi.
Baca Juga
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Politisi senior Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan itu. Nurdin juga menegaskan sikapnya untuk tetap berkonsentrasi menyongsong Pemilu 2024.
“Kebetulan saya sedang di luar kota jadi tidak tahu pertemuan tersebut. Sikap DPP dan seluruh jajarannya tetap konsisten melakukan berbagai kegiatan uk memenangkan pileg pilpres dan pilkada 2024,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Jumat (4/3).
Bekas Ketum PSSI itu sebelumnya juga secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024. Dia justru mengajak segenap elemen bangsa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan memilih penerus kepemimpinan Jokowi.
“Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major, seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pascapandemi,” ucapnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berkeyakinan, Golkar takkan mendorong Pemilu 2024 ditunda.
Menurutnya, Golkar partai yang tak akan gegabah dalam memutuskan sesuatu. Dirinya berkeyakinan demikian lantaran sikap tersebut bakal berdampak buruk terhadap citra "Partai Beringin".
"Jika mendukung, ya, risikonya akan dibenci publik. Dan untuk itu, Golkar tak akan 'bunuh diri,'" tandas Ujang. (*)
Baca Juga
