Gerindra Ungkap Keinginan Prabowo Rangkul PPP dan PKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 26 Maret 2024
Gerindra Ungkap Keinginan Prabowo Rangkul PPP dan PKS

Calon Presiden RI Prabowo Subianto. (ANTARA/Humas Kemhan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra masih terus berupaya merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bergabung dengan kubu Prabowo Subianto pasca Pilpres 2024.

Waketum Gerindra Habiburokhman mengakui Prabowo ingin merangkul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masuk ke dalam koalisi. Sebelumnya, PPP bergabung dengan PDIP dan menjadi lawan politik KIM pada Pemilu 2024.

“Ya tentu, kalau itu pasti. Pak Prabowo sangat ingin merangkul semua pihak termasuk PPP,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Baca juga:

PDIP Ajak Prabowo Bantu PPP Ungkap Suara Pileg yang Tergerus

Tak hanya PPP, kata Habiburokhman, Prabowo juga berkeinginan merangkul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama pilpres mendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Coba cek ke rekan-rekan PKS apakah ada masalah dengan kami, dengan Gerindra dan Pak Prabowo, sepertinya tidak ada masalah,” tuturnya.

Habiburokhman mengklaim Partai Gerindra adalah parpol yang tidak memiliki hambatan komunikasi dengan parpol lainnya. Dia menekankan, bahwa Gerindra tidak alergi berkoalisi dengan parpol tertentu.

“Tidak ada satu partai pun yang kita antikan istilahnya. Oh kami anti dengan partai ini, enggak ada. Semua parpol adalah sahabat kami,” ucapnya.

Baca juga:

PKS Mulai Realistis Soal Hak Angket

Namun, Habiburokhman mengakui pihaknya belum dapat menggelar pertemuan dengan PPP untuk membahas arah politik ke depan. Sebab, partai berlambang ka’bah tersebut juga tengah bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelamatkan perolehan suara pileg.

“PPP kita juga tidak ada hambatan secara psikologis untuk bertemu PPP dengan Pak Prabowo. Cuma mungkin waktunya harus disesuaikan masing-masing, kan kita tahu dengan PPP saat ini juga lagi fight supaya bisa lolos di MK,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Gibran Tegaskan Prabowo yang Tentukan Menteri, Bukan Jokowi

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan