Gerindra Pesimistis Anggaran Jakpro Ditambah untuk Bangun Hotel TIM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 29 November 2019
Gerindra Pesimistis Anggaran Jakpro Ditambah untuk Bangun Hotel TIM

Tampak atas kawasan revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 1, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif pesimistis ada penambahan anggaran PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

Menurut Syarif, revitalisasi TIM saat ini tengah menjadi polemik lantaran pembangunan hotel bintang lima di tempat kebudayaan itu. Meskipun, Anies berdalih tidak bangun hotel melainkan wisma untuk seniman dari luar kota maupun internasional.

Baca Juga:

DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

"Kalau Jakpro, sepertinya DPRD tidak akan karena itu menjadi concern publik. Walau mengatakan wisma, tetap itu penginapan lah, DPRD gak mau," kata Syarif usai menghadiri MoU penandatanganan draf KUA-PPAS APBD 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)
Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Syarif menyampailan, bisa saja mata anggaran PT Jakpro ditambah bila badan usaha milik daerah (BUMD) itu maksimal realisasi pendapat asli daerah (PAD) 2020.

"Ya kalau diyakinkan terus dapat balance di PAD ya silakan," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memangkas anggaran revitalisasi TIM sebesar Rp400 miliar, dari usulan awal Rp600 miliar menjadi Rp200 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2020.

"Kita kasih di JakPro untuk masalah TIM Rp200 miliar. Tidak ada buat hotel," kata Prasetyo.

Baca Juga:

Pembangunan Hotel Bintang Lima di TIM Banyak Ditolak, DPRD DKI Pangkas Anggaran Revitalisasi

Prasetyo menegaskan, anggaran yang diberikan tanpa pembangunan hotel. Dia tak ingin kompleks TIM dibuat bisnis dan komersialitas.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

"Jangan sampai ada komersilnya karena kiri-kanan kan udah banyak hotel ya," imbuh dia.

Pembangunan hotel mewah juga dipertanyakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. Ia pun menyarankan Pemprov DKI untuk membatalkan pembangunan hotel bintang lima itu.

"Mau namanya apa terserah, pokoknya ada tempat menginap yang saya kira itu kurang menarik bagi masyarakat. Sudah enggak usah ada hotel di situ," ucap Taufik. (Asp)

Baca Juga:

Kisruh Hotel Bintang 5, Dewan Kesenian TIM Kritik Kerja Humas JakPro

#Taman Ismail Marzuki #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Berita Foto
Pementasan Home Sweet Loan The Musical Angkat Kisah Kaluna Gapai Rumah Impian
Pemeran memperagakan adegan dalam Teater Musikal bertajuk Home Sweet Loan The Musical di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 30 September 2026
Pementasan Home Sweet Loan The Musical Angkat Kisah Kaluna Gapai Rumah Impian
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Pameran SBY Art Community 2026 Dibuka di TIM, Pramono Soroti Kolaborasi Indonesia-Jerman
Pramono Anung membuka Pameran SBY Art Community 2026 di TIM. Pameran Art for Peace and a Better Future mempertemukan seniman Indonesia dan Jerman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Pameran SBY Art Community 2026 Dibuka di TIM, Pramono Soroti Kolaborasi Indonesia-Jerman
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan