DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 26 November 2019
DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Pandapotan Sinaga meninjau langsung proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Pandapotan mengatakan, Fraksi PDI-Perjuangan akan menghentikan proyek pembangunan hotel berbintang lima di kawasan PKJ TIM bila menggangu kegiatan kesenian di tempat kebudayaan tersebut.

Baca Juga:

Dalih Anies soal Polemik Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM

"Kalau itu pembangunan hotel untuk komersial, tapi mengganggu kegiatan seniman, kami dari partai pasti akan stop. Makanya saya bilang, saya belum lihat," kata Pandapotan.

Taman Ismail Marzuki. (MP/Rizki Fitrianto)
Taman Ismail Marzuki. (MP/Rizki Fitrianto)

Namun, kata dia, setelah anggota komisi B melihat langsung proyek rehabilitasi kawasan TIM, ia pastikan pembangunan itu tak akan mengganggu kegiatan kesenian di sana.

"Kita memastikan bahwa kegiatan seniman-seniman tidak terganggu dengan adanya revitalisasi (TIM) ini," papar dia.

Pandapotan menyampaikan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditugasi Pemprov DKI menjalankan revitalisasi TIM dan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) TIM telah melakukan koordinasi dengan para seniman sebelum melaksanakan pembangunan revitalisasi TIM.

Meski begitu, sekretaris komisi B ini menyarankan kepada Jakpro untuk bisa bangun komunikasi yang baik dengan para seniman TIM. Ia pun meminta pada Jakpro, bila ada diskusi mengenai revitalisasi TIM, harus melibatkan para seniman.

"Karena komunikasi, ya kan enggak mungkin apa kita bisa puaskan semua orang. Kan tidak, tapi saya sudah bilang ke Jakpro, tolong bangun komunikasi kembali dan ajak seniman, bila perlu kami diundang," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menjalankan proyek revitalisasi kawasan TIM yang menggelontorkan dana lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp1,8 triliun.

Baca Juga:

Mantan Gubernur DKI Heran Ada Proyek Hotel Bintang 5 di TIM

Pembiayaan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini disetorkan secara bertahap, yakni Rp200 miliar pada 2019, Rp1,15 triliun pada 2020, dan Rp450 miliar pada 2021.

Gedung Bioskop XXI di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Gedung Bioskop XXI di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Dalam dokumen timeline pembangunan tahun 2019, Jakpro menargetkan rampungnya konstruksi Entrance Area termasuk parkir dan lanscape, serta konstruksi Masjid Amir Hamzah.

Kemudian 2020, konstruksi Gedung Perpustakaan Baru dan konstruksi struktur dan bangunan Wisma TIM ditargetkan rampung.

Terakhir, konstruksi asrama seni budaya, upgrade planetarium, Graha Bhakti Budaya, dan interior dan finishing Wisma TIM pada Q2 2021, sehingga soft opening bisa digelar pada kisaran Q3 2021. (Asp)

Baca Juga:

Hotel TIM Dianggap Komersil, Seniman: 'Cost Center' Melulu, Duit Doang

#Taman Ismail Marzuki #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan