DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 26 November 2019
DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Pandapotan Sinaga meninjau langsung proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Pandapotan mengatakan, Fraksi PDI-Perjuangan akan menghentikan proyek pembangunan hotel berbintang lima di kawasan PKJ TIM bila menggangu kegiatan kesenian di tempat kebudayaan tersebut.

Baca Juga:

Dalih Anies soal Polemik Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM

"Kalau itu pembangunan hotel untuk komersial, tapi mengganggu kegiatan seniman, kami dari partai pasti akan stop. Makanya saya bilang, saya belum lihat," kata Pandapotan.

Taman Ismail Marzuki. (MP/Rizki Fitrianto)
Taman Ismail Marzuki. (MP/Rizki Fitrianto)

Namun, kata dia, setelah anggota komisi B melihat langsung proyek rehabilitasi kawasan TIM, ia pastikan pembangunan itu tak akan mengganggu kegiatan kesenian di sana.

"Kita memastikan bahwa kegiatan seniman-seniman tidak terganggu dengan adanya revitalisasi (TIM) ini," papar dia.

Pandapotan menyampaikan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditugasi Pemprov DKI menjalankan revitalisasi TIM dan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) TIM telah melakukan koordinasi dengan para seniman sebelum melaksanakan pembangunan revitalisasi TIM.

Meski begitu, sekretaris komisi B ini menyarankan kepada Jakpro untuk bisa bangun komunikasi yang baik dengan para seniman TIM. Ia pun meminta pada Jakpro, bila ada diskusi mengenai revitalisasi TIM, harus melibatkan para seniman.

"Karena komunikasi, ya kan enggak mungkin apa kita bisa puaskan semua orang. Kan tidak, tapi saya sudah bilang ke Jakpro, tolong bangun komunikasi kembali dan ajak seniman, bila perlu kami diundang," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menjalankan proyek revitalisasi kawasan TIM yang menggelontorkan dana lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp1,8 triliun.

Baca Juga:

Mantan Gubernur DKI Heran Ada Proyek Hotel Bintang 5 di TIM

Pembiayaan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini disetorkan secara bertahap, yakni Rp200 miliar pada 2019, Rp1,15 triliun pada 2020, dan Rp450 miliar pada 2021.

Gedung Bioskop XXI di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Gedung Bioskop XXI di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Dalam dokumen timeline pembangunan tahun 2019, Jakpro menargetkan rampungnya konstruksi Entrance Area termasuk parkir dan lanscape, serta konstruksi Masjid Amir Hamzah.

Kemudian 2020, konstruksi Gedung Perpustakaan Baru dan konstruksi struktur dan bangunan Wisma TIM ditargetkan rampung.

Terakhir, konstruksi asrama seni budaya, upgrade planetarium, Graha Bhakti Budaya, dan interior dan finishing Wisma TIM pada Q2 2021, sehingga soft opening bisa digelar pada kisaran Q3 2021. (Asp)

Baca Juga:

Hotel TIM Dianggap Komersil, Seniman: 'Cost Center' Melulu, Duit Doang

#Taman Ismail Marzuki #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan