DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 26 November 2019
DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Tampak atas masterplan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. (ANTARA/HO/Jakarta Propertindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Pandapotan Sinaga meninjau langsung proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Pandapotan mengatakan, Fraksi PDI-Perjuangan akan menghentikan proyek pembangunan hotel berbintang lima di kawasan PKJ TIM bila menggangu kegiatan kesenian di tempat kebudayaan tersebut.

Baca Juga:

Dalih Anies soal Polemik Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM

"Kalau itu pembangunan hotel untuk komersial, tapi mengganggu kegiatan seniman, kami dari partai pasti akan stop. Makanya saya bilang, saya belum lihat," kata Pandapotan.

Taman Ismail Marzuki. (MP/Rizki Fitrianto)
Taman Ismail Marzuki. (MP/Rizki Fitrianto)

Namun, kata dia, setelah anggota komisi B melihat langsung proyek rehabilitasi kawasan TIM, ia pastikan pembangunan itu tak akan mengganggu kegiatan kesenian di sana.

"Kita memastikan bahwa kegiatan seniman-seniman tidak terganggu dengan adanya revitalisasi (TIM) ini," papar dia.

Pandapotan menyampaikan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditugasi Pemprov DKI menjalankan revitalisasi TIM dan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) TIM telah melakukan koordinasi dengan para seniman sebelum melaksanakan pembangunan revitalisasi TIM.

Meski begitu, sekretaris komisi B ini menyarankan kepada Jakpro untuk bisa bangun komunikasi yang baik dengan para seniman TIM. Ia pun meminta pada Jakpro, bila ada diskusi mengenai revitalisasi TIM, harus melibatkan para seniman.

"Karena komunikasi, ya kan enggak mungkin apa kita bisa puaskan semua orang. Kan tidak, tapi saya sudah bilang ke Jakpro, tolong bangun komunikasi kembali dan ajak seniman, bila perlu kami diundang," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menjalankan proyek revitalisasi kawasan TIM yang menggelontorkan dana lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp1,8 triliun.

Baca Juga:

Mantan Gubernur DKI Heran Ada Proyek Hotel Bintang 5 di TIM

Pembiayaan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini disetorkan secara bertahap, yakni Rp200 miliar pada 2019, Rp1,15 triliun pada 2020, dan Rp450 miliar pada 2021.

Gedung Bioskop XXI di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Gedung Bioskop XXI di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Dalam dokumen timeline pembangunan tahun 2019, Jakpro menargetkan rampungnya konstruksi Entrance Area termasuk parkir dan lanscape, serta konstruksi Masjid Amir Hamzah.

Kemudian 2020, konstruksi Gedung Perpustakaan Baru dan konstruksi struktur dan bangunan Wisma TIM ditargetkan rampung.

Terakhir, konstruksi asrama seni budaya, upgrade planetarium, Graha Bhakti Budaya, dan interior dan finishing Wisma TIM pada Q2 2021, sehingga soft opening bisa digelar pada kisaran Q3 2021. (Asp)

Baca Juga:

Hotel TIM Dianggap Komersil, Seniman: 'Cost Center' Melulu, Duit Doang

#Taman Ismail Marzuki #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan