Generasi Z Jadi Kunci Kemenangan dalam Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 24 Januari 2023
Generasi Z Jadi Kunci Kemenangan dalam Pemilu 2024

Ilustrasi: Pemilu (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Generasi Z diprediksi akan menjadi kunci kemenangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Generasi yang jumlahnya mendekati 30 persen itu, potensial bagaikan ‘gadis cantik’ yang akan diperebutkan dalam kontestasi Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting.

Baca Juga:

Partai Persatuan Pembangunan, Targetkan 40 Kursi DPR di Pemilu 2024

“Kontestan politik yang berhasil merebut suara Generasi Z, berpeluang besar mendulang suara kemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024,” kata Ginting dalam Seminar Nasional bertajuk 'Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilu 2024' di Kampus Unas, Jakarta, Selasa (24/1).

Ginting menjelaskan, Generasi Z memainkan peranan potensial, karena dapat meraup suara melalui kekuatan media sosial bersama generasi kakak atau abangnya, yakni Generasi Y atau Generasi Milenial.

Kedua generasi ini adalah penguasa media sosial dengan berbagai aplikasi atau platformnya. Generasi dengan ciri khas digital native yang bisa didekati dengan aplikasi popular.

Jika menggunakan penggolongan kelompok penduduk versi William H. Frey, maka yang disebut Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012 (berusia 11-26 tahun). Sementara Generasi Y atau Milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga tahun 1996 (berusia 27-42 tahun).

Apabila melihat data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 lalu, lanjut Selamat Ginting, populasi Generasi Z mencapai 74,9 juta atau sekitar 27,7 persen dari total penduduk Indonesia yakni sekitar 270,20 juta jiwa.

"Kita bulatkan saja sekitar 30 persen pada 2024 mendatang. Artinya apa? Jangan pandang Gen Z dengan sebelah mata, karena mereka menguasai sepertiga dari calon pemilih dalam kontestasi electoral 2024,” ujar dosen FISIP Unas tersebut.

Ginting memprediksi para kontestan Pemilu 2024, baik partai politik maupun politikus yang akan tampil dalam pertarungan politik akan menggunakan strategi komunikasi politik tertentu untuk meraup suara dari Generasi Z.

Apalagi jika ditambah dengan Generasi Y atau Generasi Milenial yang jumlahnya juga hampir sama, maka hampir 60 persen Generasi Y dan Generasi Z akan menentukan kemenangan kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Dikemukakan, pada kontestasi Pemilu 2019 lalu, Generasi Milenial menjadi kelompok penduduk yang paling diperebutkan. Jumlah mereka saat itu sekitar 69,90 juta jiwa atau setara dengan 25,87 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa.

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Pemilu di Luar Negeri

"Sehingga dalam pemilu 2024 mendatang, baik Generasi Z maupun Y memiliki pengaruh signifikan dalam proses politik di Indonesia," ujarnya.

Ia mengharapkan tampilnya Generasi Z dalam Pemilu 2024 mendatang menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terutama agar mereka menjadi pemilih yang partisipatif pada pemilu mendatang.

“Para penyelenggara Pemilu harus memiliki kebijakan politik dan pendekatan khusus melalui media sosial agar Generasi Z dan Generasi Y mau berpartisipasi aktif dalam pemilu,” kata Ginting.

Sosialisasi politik untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, lanjutnya, harus penuh dengan warna aplikasi yang digemari Generasi Z maupun Genersi Y. Hal yang sama berlaku bagi partai politik dan politikus jika mereka hendak mengambil suara dari kalangan Generasi Z maupun Generasi Y. Apalagi tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Persis tinggal satu tahun lagi pemilihan suara serentak pada pertengahan Februari 2024.

Menurut Ginting, mau tidak mau penyelenggara rezim Pemilu, partai politik, serta politikus yang akan tampil sebagai calon legislative maupun calon eksekutif politik (presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wawali) harus beradaptasi dengan kebiasaan Generasi Z dan Y yang selalu memegang telepon selular dengan teknologi baru (gadget).

“Yang beradaptasi justru kalangan yang akan mempengaruhi mereka. Harus berinovasi untuk merayu mereka agar mau ikut dalam Pemilu dan mau memilih para kontestan. Apakah mereka tertarik dengan dunia politik? Itu tantangan kita semua, termasuk dunia kampus,” ujarnya.

Dikemukakan, mesti diteliti lagi, aplikasi apa yang sering digunakan gadget para Generasi Z dan Y ini. Mulai dari Tiktok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain.

“Inilah sesungguhnya revolusi politik di zaman kekinian, karena komunikasi politik harus dikemas dalam bentuk platform hiburan. Jadi politik bukan sekadar pertarungan gagasan, tetapi kini menjadi pertarungan hiburan dalam aplikasi media sosial maupun media hiburan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda

#Pemilu #Pemilu 2024 #Generasi Z
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan