Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Oktober 2021
Gelar Raker di Hotel Mewah, KPK Dinilai Bersenang-senang di Atas Penderitaan Rakyat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Raker yang dihadiri Pimpinan & Pejabat Struktural selama 3 hari di Yogyakarta. Foto: Twitter/@KPK_RI

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyoroti rapat kerja (raker) yang digelar jajaran lembaga antirasuah di hotel mewah di Yogyakarta.

Samad menyayangkan raker tersebut mesti digelar di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Ia menyebut, raker tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran.

Baca Juga

KPK Amankan Dokumen Terkait Pencucian Uang Bupati Probolinggo

"Harusnya KPK punya kepedulian terhadap itu seperti orang susah makan, bukan justru sebaliknya bersenang-senang di atas penderitaan atau kesusahan banyak orang," kata Samad saat dikonfirmasi, Kamis (28/10).

Samad menjelaskan, KPK semasa kepemimpinannya tidak pernah menyelenggarakan raker di luar daerah. Karena tidak sesuai dengan budaya integritas KPK. Alasannya, kegiatan seperti itu hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Terlebih, kata dia, KPK selama ini telah menjadi role model kesederhanaan bagi lembaga-lembaga negara lain yang kerap menyelenggarakan raker serupa. Namun, Samad menilai yang terjadi kekinian justru sebaliknya.

"Harus jadi role model. Kalau sekarang KPK-nya juga (raker) di hotel bintang 5 berarti fungsi KPK dalam mempertahankan budaya integritas jadi hilang," kata dia.

KPK melakukan Raker yang dihadiri Pimpinan & Pejabat Struktural selama 3 hari di Yogyakarta. Foto: Twitter/@KPK_RI
KPK melakukan Raker yang dihadiri Pimpinan & Pejabat Struktural selama 3 hari di Yogyakarta. Foto: Twitter/@KPK_RI

Diketahui, KPK melakukan raker di Yogyakarta selama 27 hingga 29 Oktober 2021 yang dihadiri oleh pimpinan hingga jajaran struktural. Raker itu disebut diselenggarakan di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa meyatakan raker dilakukan sebagai harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Cahya.

Cahya lebih jauh berdalih, dilibatkannya pimpinan dan para pejabat struktural bertujuan menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, guna menguatkan kinerja kelembagaan. (Pon)

Baca Juga

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Siregar

#Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK #Abraham Samad
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Hal ini seperti disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Frengky Aruan - 2 jam, 11 menit lalu
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - 2 jam, 43 menit lalu
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Indonesia
KPK Tahan 3 Orang dari 4 Tersangka Korupsi Proyek Katalis Pertamina Rp 176,4 M
Direktur Pengolahan Pertamina 2012-2014 Chrisna Damayanto yang juga ayah dari tersangka Alvin Pradipta Adiyota belum ditahan karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
KPK Tahan 3 Orang dari 4 Tersangka Korupsi Proyek Katalis Pertamina Rp 176,4 M
Indonesia
Mercy dan BAIC Eks Wamenaker Noel yang Disembunyikan Anaknya Akhirnya Diserahkan ke KPK
Tersangka Noel mengaku anak-anaknya yang memindahkan tiga mobil tersebut dari rumah dinas karena ketakutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Mercy dan BAIC Eks Wamenaker Noel yang Disembunyikan Anaknya Akhirnya Diserahkan ke KPK
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya
KPK kembali melelang ponsel sitaan kasus korupsi, termasuk iPhone dan Samsung, dengan harga mulai Rp 1,9 jutaan
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya
Indonesia
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut
KPK memeriksa Wakil Sekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry. Hal itu terkait hasil penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut
Indonesia
Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
Menurut Budi, bila diputuskan oleh majelis hakim mobil itu mesti dirampas untuk negara, maka selanjutnya dilakukan lelang.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
Indonesia
KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB
KPK menilai pemanggilan tersebut perlu dilakukan seusai penyidik memperoleh bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi lain. Termasuk keterangan dari putra Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB
Bagikan