Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Juni 2022
Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto: PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merupakan salah satu kandidat calon presiden (Capres) 2024 yang memiliki elektabilitas tertinggi. Bahkan, elektabilitas politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Ganjar menegaskan dirinya akan mengikuti aturan PDIP dalam penentuan capres-cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai berlogo banteng itu sudah jelas, urusan capres menjadi kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga

Pesan Megawati ke Ganjar Dkk: Jadilah Pemimpin, Bukan Pejabat

"Kalau di PDIP itu aturannya sudah sangat jelas, soal capres itu urusan Ketua Umum," kata Ganjar di sela-sela Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) bersama para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Ganjar juga menegaskan hingga saat ini dirinya tetap kader PDIP sehingga mengikuti agenda internal yang sedang berlangsung saat ini yakni Rapat Koordinasi kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Saya (saat ini) lagi di markas partai," tegas Ganjar.

Baca Juga

Masuk Radar Bakal Capres NasDem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan!

Nama Ganjar dilirik sejumlah partai untuk menjadi bakal capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang mengusung Ganjar di Pilpres 2024.

Sementara, DPW Partai Nasdem seluruh Indonesia juga mengusulkan Ganjar menjadi bakal capres 2024 di forum Rakernas, yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Ganjar mendapat dukungan dari 29 DPW NasDem. Posisinya berada di urutan kedua setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mendapat dukungan dari 32 DPW NasDem. (Pon)

Baca Juga

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

#Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu #PDIP #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan