Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati
Andika Pratama - Jumat, 17 Juni 2022
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto: PDIP
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merupakan salah satu kandidat calon presiden (Capres) 2024 yang memiliki elektabilitas tertinggi. Bahkan, elektabilitas politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Ganjar menegaskan dirinya akan mengikuti aturan PDIP dalam penentuan capres-cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai berlogo banteng itu sudah jelas, urusan capres menjadi kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
Pesan Megawati ke Ganjar Dkk: Jadilah Pemimpin, Bukan Pejabat
"Kalau di PDIP itu aturannya sudah sangat jelas, soal capres itu urusan Ketua Umum," kata Ganjar di sela-sela Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) bersama para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).
Ganjar juga menegaskan hingga saat ini dirinya tetap kader PDIP sehingga mengikuti agenda internal yang sedang berlangsung saat ini yakni Rapat Koordinasi kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.
"Saya (saat ini) lagi di markas partai," tegas Ganjar.
Baca Juga
Masuk Radar Bakal Capres NasDem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan!
Nama Ganjar dilirik sejumlah partai untuk menjadi bakal capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang mengusung Ganjar di Pilpres 2024.
Sementara, DPW Partai Nasdem seluruh Indonesia juga mengusulkan Ganjar menjadi bakal capres 2024 di forum Rakernas, yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Ganjar mendapat dukungan dari 29 DPW NasDem. Posisinya berada di urutan kedua setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mendapat dukungan dari 32 DPW NasDem. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
