Masuk Radar Bakal Capres NasDem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan!

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
Masuk Radar Bakal Capres NasDem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan!

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo banyak diusulkan sebagai bakal calon presiden oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai

Dukungan terhadap Ganjar itu terkuak ketika Rakernas NasDem meminta nama-nama capres dari 34 DPW yang hadir.

Baca Juga

Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar

Menanggapi hasil tersebut, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada DPW yang mengusulkan namanya. Ia menegaskan, dirinya merupakan bagian dari PDI Perjuangan.

"Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan," ucap Ganjar kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Saat disinggung bagaimana jika ada partai lain yang meminangnya sebagai capres, Ganjar menegaskan tetap akan setia dengan partai berlambang banteng tersebut.

"Saya itu PDI Perjuangan," tegas Ganjar.

Baca Juga

Kader NasDem Wilayah Rekomendasikan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, 34 DPW mengusulkan nama-nama bakal calon presiden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis.

Tak hanya Anies dan Ganjar yang diusulkan oleh DPW NasDem, nama Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Ridwan Kamil, juga disebut sebagai bakal capres.

Masing-masing DPW memiliki waktu 5 menit untuk menyebut daftar nama capres yang akan mereka usulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem. (*)

Baca Juga

Dua Capres Teratas Usulan DPW di Rakernas NasDem, Anies Unggul Tipis dari Ganjar

#Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu #Partai Politik #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan