Dua Capres Teratas Usulan DPW di Rakernas NasDem, Anies Unggul Tipis dari Ganjar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 16 Juni 2022
Dua Capres Teratas Usulan DPW di Rakernas NasDem, Anies Unggul Tipis dari Ganjar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduduki tempat teratas dalam daftar nama calon presiden yang diajukan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.

Dukungan terhadap Anies dan Ganjar itu terkuak ketika Rakornas NasDem meminta nama-nama capres dari 34 DPW yang hadir.

Baca Juga:

Mayoritas DPW NasDem Usulkan Nama Anies dan Ganjar sebagai Capres ke DPP

Masing-masing DPW mengusulkan satu hingga lima nama. Tiap DPW memiliki waktu 5 menit untuk menyebut daftar nama capres yang akan mereka usulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem.

"Laporan langsung ke meja sidang," kata Sekretaris Steering Committee Rakernas NasDem Willy Aditya yang memimpin sidang Rakernas NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

DPP NasDem tengah mendengarkan usulan nama bakal capres dari DPW NasDem di sela-sela pelaksanaan Rakernas NasDem di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Dari 22 DPW yang sudah menyetor nama capres, hanya DPW Kaltim tidak mengusulkan sosok Anies atau Ganjar sebagai capres. Mereka hanya mengusulkan satu nama dari internal NasDem, yakni Prananda Surya Paloh, yang juga putra Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Adapun 21 DPW sisanya menyodorkan nama Anies atau Ganjar dalam daftar mereka. Namun, Anies mampu unggul satu suara dari Gubernur Jateng yang juga masih tercatat sebagai kader PDIP itu.

Baca Juga

Bersifat Internal, Rakernas NasDem Tak Undang Jokowi dan Parpol Lain

Keunggulan Anies datang dari DPW NasDem Banten yang mengusulkan Anies Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Wahidin A (kader), tanpa ada nama Ganjar.

Tak hanya Anies dan Ganjar yang diusulkan oleh DPW NasDem, nama Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Ridwan Kamil, juga disebut sebagai bakal capres.

Hadir dalam pengusulan nama capres itu dilansir Antara, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Sekjen NasDem Johnny G. Plate, dan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali. (Knu)

Baca Juga

Kader NasDem Wilayah Rekomendasikan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024

#Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan