Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
Daftar Capres Rekomendasi 34 DPW NasDem di Rakernas, Anies sampai Ganjar

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (16/6). (ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Dalam Rakernas tersebut, 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem memberikan rekomendasi sejumlah nama calon presiden (capres) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Baca Juga

Kader NasDem Wilayah Rekomendasikan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024

Mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem mengusulkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh partai besutan Surya Paloh ini pada Pemilu 2024.

Rakernas NasDem. Foto: Twitter/@NasDem

Tak hanya Anies dan Ganjar yang diusulkan oleh DPW NasDem, nama Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Ridwan Kamil, juga disebut sebagai bakal capres.

Masing-masing DPW memiliki waktu 5 menit untuk menyebut daftar nama capres yang akan mereka usulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem

"Laporan langsung ke meja sidang," kata Sekretaris Steering Committee Rakernas NasDem Willy Aditya

Baca Juga

Bersifat Internal, Rakernas NasDem Tak Undang Jokowi dan Parpol Lain

Berikut DPW NasDem yang mengusulkan nama-nama bakal capres:

  1. DPW Papua: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mathius Awoitauw


  2. DPW Sulawesi Tengah: Lestari Moerdijat, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo


  3. DPW Nusa Tenggara Timur: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Viktor Laiskodat


  4. DPW Sumatera Utara: Siswono Yudo Husodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Erick Thohir


  5. DPW Kalimantan Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa


  6. DPW Sulawesi Tenggara: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Prananda Surya Paloh, Syahrul Yasin Limpo


  7. DPW Sumatera Selatan: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Herman Deru, Erick Thohir, Rachmat Gobel


  8. DPW Papua Barat: Ganjar Pranowo, Syahrul Yasin Limpo, Prananda Surya Paloh, Mathius Awoitauw


  9. DPW Jawa Timur: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Khofifah Indar Parawansa, Rachmat Gobel


  10. DPW Kalimantan Timur: Prananda Surya Paloh, Isran Noor


  11. DPW Nusa Tenggara Barat: Tuan Guru Bajang, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo


  12. DPW Kepulauan Riau: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ahmad Sahroni, Lestari Moerdijat, Erick Thohir


  13. DPW Maluku: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo


  14. DPW Daerah Istimewa Yogyakarta: Andika Perkasa, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel


  15. DPW Sulawesi Selatan: Ahmad Ali, Syahrul Yasin Limpo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel


  16. DPW Banten: Anies Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Wahidin Halim


  17. DPW Jawa Tengah: Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Anies Baswedan, Erick Thohir, Lestari Moerdijat


  18. DPW Gorontalo: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Erick Thohir, Andika Perkasa


  19. DPW Aceh: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Erick Thohir, Sofyan Kalio


  20. DPW Kalimantan Utara: Anies Baswedan, Syahrul Yasin Limpo, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa


  21. DPW Sumatera Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni


  22. DPW Kalimantan Tengah: Surya Paloh, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Andika Perkasa


  23. DPW Lampung: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Lestari Moerdijat, Rachmat Gobel


  24. DPW Kalimantan Selatan: Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa


  25. DPW Jambi: Anies Baswedan, Rachmat Gobel, Syarif Fasha, Ganjar Pranowo, Erick Thohir


  26. DPW Sulawesi Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Andika Perkasa, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo


  27. DPW Bangka Belitung: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil


  28. DPW Maluku Utara: Anies Baswedan, Ahmad Ali, Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel


  29. DPW Riau: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Andika Perkasa, Siti Nurbaya Bakar


  30. DPW Bali: Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Dudung Abdurachman, Anies Baswedan


  31. DPW Bengkulu: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Ahmad Sahroni, Lestari Moerdijat


  32. DPW DKI Jakarta: Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, Lestari Moerdijat


  33. DPW Sulawesi Utara: Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Anies Baswedan. Cawapres: Isran Noor


  34. DPW Jawa Barat: Anies Baswedan, Andika Perkasa, Ganjar Pranowo, Erick Thohir.

Baca Juga

Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan

#Partai Nasdem #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan