Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Juni 2022
Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan

Ketua Steering Committee (SC) Rakernas, Prananda Surya Paloh (tengah). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta Convention Center ( JCC ) pada 15-17 Juni 2012.

Ketua Steering Committee (SC) Rakernas, Prananda Surya Paloh mengatakan, tema besar Rakernas adalah meneguhkan politik kebangsaan. Partai NasDem, kata dia, ingin menghadirkan politik yang santun tanpa ada gesekan saat pemilu digelar nanti.

Baca Juga:

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

“Pemilu merupakan pesta demokrasi, maka harus bergembira. Tidak dengan ketegangan, tidak politik kebencian, apalagi kemudian pemilu menjadi ajang pembelahan masyarakat. Tentu itu tidak kita inginkan," ujar Prananda dalam jumpa pers di NasDem Tower Jakarta , Senin ( 13/6).

Karenanya, Rakernas NasDem akan membuat rekomendasi yang membuat pemilu semakin damai dan aman dengan menghadirkan narasi-narasi yang membangun . Bukan diksi yang justru memecah belah persatuan di masyarakat.

Digelarnya Rakernas, kata Ketua Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem ini, bukan hanya untuk kepentingan NasDem semata, tetapi untuk mencari solusi terbaik bagi indonesia ke depan.

Baca Juga:

PKS dan PKB Bangun Poros Ketiga, Siap Ajak Demokrat dan NasDem

Ia melanjutkan, sebelum Rakernas, Partai NasDem juga telah menggelar berbagai agenda. Salah satunya adalah menggelar sejumlah Focus Group Discussion ( FGD ) bertemakan kondisi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

"FGD adalah sebagai sebuah bentuk platform perjuangan sekaligus tawaran kita untuk pemerintahan ke depan," pungkasnya.

Pembukaan Rakernas itu sendiri akan dihadiri oleh 6.311 peserta yang terdiri dari pengurus DPP Partai NasDem, anggota DPR RI, anggota DPRD, ketua dewan pertimbangan DPW Partai NasDem, jajaran pengurus DPW dan DPD dari seluruh Indonesia, serta organisasi sayap Partai NasDem. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Siapkan Empat Nama Capres untuk Pilpres 2024

#Partai Nasdem #Rakernas PAN #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan