Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Juni 2022
Gelar Rakernas, NasDem Ingin Hadirkan Pemilu Tanpa Pembelahan

Ketua Steering Committee (SC) Rakernas, Prananda Surya Paloh (tengah). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta Convention Center ( JCC ) pada 15-17 Juni 2012.

Ketua Steering Committee (SC) Rakernas, Prananda Surya Paloh mengatakan, tema besar Rakernas adalah meneguhkan politik kebangsaan. Partai NasDem, kata dia, ingin menghadirkan politik yang santun tanpa ada gesekan saat pemilu digelar nanti.

Baca Juga:

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

“Pemilu merupakan pesta demokrasi, maka harus bergembira. Tidak dengan ketegangan, tidak politik kebencian, apalagi kemudian pemilu menjadi ajang pembelahan masyarakat. Tentu itu tidak kita inginkan," ujar Prananda dalam jumpa pers di NasDem Tower Jakarta , Senin ( 13/6).

Karenanya, Rakernas NasDem akan membuat rekomendasi yang membuat pemilu semakin damai dan aman dengan menghadirkan narasi-narasi yang membangun . Bukan diksi yang justru memecah belah persatuan di masyarakat.

Digelarnya Rakernas, kata Ketua Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem ini, bukan hanya untuk kepentingan NasDem semata, tetapi untuk mencari solusi terbaik bagi indonesia ke depan.

Baca Juga:

PKS dan PKB Bangun Poros Ketiga, Siap Ajak Demokrat dan NasDem

Ia melanjutkan, sebelum Rakernas, Partai NasDem juga telah menggelar berbagai agenda. Salah satunya adalah menggelar sejumlah Focus Group Discussion ( FGD ) bertemakan kondisi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

"FGD adalah sebagai sebuah bentuk platform perjuangan sekaligus tawaran kita untuk pemerintahan ke depan," pungkasnya.

Pembukaan Rakernas itu sendiri akan dihadiri oleh 6.311 peserta yang terdiri dari pengurus DPP Partai NasDem, anggota DPR RI, anggota DPRD, ketua dewan pertimbangan DPW Partai NasDem, jajaran pengurus DPW dan DPD dari seluruh Indonesia, serta organisasi sayap Partai NasDem. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Siapkan Empat Nama Capres untuk Pilpres 2024

#Partai Nasdem #Rakernas PAN #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan