NasDem Siapkan Empat Nama Capres untuk Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 08 Juni 2022
NasDem Siapkan Empat Nama Capres untuk Pilpres 2024

Sekretariat Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Sejumlah partai politik bersiap menyiapkan nama yang bakal maju di Pilpres 2024 mendatang.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengungkapkan akan memilih calon presiden (capres) terlebih dahulu sebelum membentuk koalisi.

Baca Juga:

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, syarat dari koalisi sendiri adalah adanya capres.

"Apabila belum ada capres maka koalisi yang dibentuk tentu masih sangat dinamis," katanya kepada wartawan, di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (8/6).

Johnny mengatakan setelah adanya nama capres, Partai Nasdem akan membentuk koalisi.

Menurutnya, jika koalisi dibentuk setelah adanya capres, akan bersifat lebih definitif.

"Dibandingkan dengan jika NasDem sekarang ikut-ikutan untuk membentuk koalisi tapi belum ada capresnya," katanya.

Pria yang juga Menkominfo ini mengatakan Partai NasDem baru akan membicarakan nama-nama capres pada saat rakernas.

Adapun Rakernas Partai NasDem bakal dilakukan pada tanggal 15-17 Juni 2022. Hasil output dari rakernas nanti, antara tiga sampai empat calon presiden mungkin akan dihasilkan dalam rakernas.

Baca Juga:

Pilpres 2024 Diprediksi Berlangsung Ketat hingga Dua Putaran

Johnny menyampaikan setelah disaring dan menghasilkan beberapa nama, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Umum Surya Paloh.

Ketua Umum akan memilih satu nama dan mendiskusikan, membicarakannya dengan calon-calon partai koalisi untuk membentuk koalisi capres.

"Tentu saja dengan prasyarat dasar presidensial threshold 20 persen," imbuhnya seraya menolak menyebut nama-nama yang disiapkan.

Johnny juga mengungkap kriteria tokoh yang bakal dijadikan calon presiden oleh NasDem.

Seperti halnya tokoh tersebut mementingkan kepentingan bangsa, bersikap negarawan dan memastikan kontinuitas pembangunan nasional.

“Agar efisiensi pembangunan pembiayaan nasional bisa terjaga dengan baik,” tutup pria asal Nusa Tenggara Timur ini.(Knu)

Baca Juga:

Magnet Formula E Bikin Anies Jadi Rebutan Parpol Jelang Pilpres 2024

#Capres 2024 #Pemilu #Pilpres 2024 #NasDem
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Rusdi Masse pernah menjadi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selama dua periode, dan sempat menduduki Ketua DPD II Partai Golkar di Sidrap. Awal karir politiknya dimulai dari Partai Bintang Reformasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan