PKS dan PKB Bangun Poros Ketiga, Siap Ajak Demokrat dan NasDem

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Juni 2022
PKS dan PKB Bangun Poros Ketiga, Siap Ajak Demokrat dan NasDem

Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk membentuk poros koalisi ketiga menyongsong gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi usai bertemu Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

Baca Juga

PKS Belum Pasti Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, poros koalisi satu dan kedua sudah terbentuk sehingga perlu poros ketiga agar kontestasi Pilpres tidak hanya diikuti 2 pasangan capres-cawapres.

"Saya berharap poros ketiga, kenapa? karena yang satu sudah jelas poros-nya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan, tembok 'berlin' kita pecahkan," ujarnya.

Namun, Aboe tidak menjelaskan secara detail terkait dua poros koalisi yang dimaksudnya. Ia hanya menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Aboe, poros ketiga ini bakal menjadi magnet bagi para capres dan partai politik lain untuk bergabung. Pasalnya, PKB dan PKS merupakan partai Islam di mana para ulama berkumpul.

"PKB ini kan grassrootnya dengan PKS 11-12 lah. Dan, PKB yang berkuasa penuh pesantren dan ulama-ulama. Ini kalau ketemu ngeri-ngeri sedap. Semua capres nanti akan tertarik serius dengan koalisi ini. Jangan kaget kalau sampai terjadi," kata dia.

Baca Juga

PKS Minta Pemerintah Perhatikan Serius Ketahanan Pangan Nasional yang Masih Buruk

Aboe mengamini bahwa koalisi PKB dan PKS masih kurang 7 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi di parlemen. Jumlah total kursi PKB dan PKS sebanyak 108 kursi dengan perincian 58 kursi PKB dan 50 kursi PKS.

"Artinya tinggal satu partai politik (untuk bergabung dalam koalisi). Ya kita lihat semoga berjalan panjang umur dan bisa bertahan. Kita siap dengan Demokrat, kita siap dengan NasDem, kita siap dengan yang lain, nggak masalah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Jazil mengatakan, salah satu tujuan dari koalisi ini adalah mendorong Pilpres 2024 berlangsung sejuk dan damai.

Karena itu, kata Gus Jazil, PKB dan PKS perlu mengambil peran agar mencegah terjadinya politik identitas yang berpotensi menciptakan pembelahan di masyarakat.

"Jadi, tidak ada lagi pembelahan, tidak ada lagi saling curiga, tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi politik yang saling menghina," tutup Gus Jazil. (Pon)

Baca Juga

Wacana Koalisi dengan PKS, Elite PKB: Ini Bisa Jadi Magnet Baru

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Kebangkitan Bangsa #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan