PKS dan PKB Bangun Poros Ketiga, Siap Ajak Demokrat dan NasDem

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Juni 2022
PKS dan PKB Bangun Poros Ketiga, Siap Ajak Demokrat dan NasDem

Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk membentuk poros koalisi ketiga menyongsong gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi usai bertemu Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

Baca Juga

PKS Belum Pasti Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, poros koalisi satu dan kedua sudah terbentuk sehingga perlu poros ketiga agar kontestasi Pilpres tidak hanya diikuti 2 pasangan capres-cawapres.

"Saya berharap poros ketiga, kenapa? karena yang satu sudah jelas poros-nya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan, tembok 'berlin' kita pecahkan," ujarnya.

Namun, Aboe tidak menjelaskan secara detail terkait dua poros koalisi yang dimaksudnya. Ia hanya menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Aboe, poros ketiga ini bakal menjadi magnet bagi para capres dan partai politik lain untuk bergabung. Pasalnya, PKB dan PKS merupakan partai Islam di mana para ulama berkumpul.

"PKB ini kan grassrootnya dengan PKS 11-12 lah. Dan, PKB yang berkuasa penuh pesantren dan ulama-ulama. Ini kalau ketemu ngeri-ngeri sedap. Semua capres nanti akan tertarik serius dengan koalisi ini. Jangan kaget kalau sampai terjadi," kata dia.

Baca Juga

PKS Minta Pemerintah Perhatikan Serius Ketahanan Pangan Nasional yang Masih Buruk

Aboe mengamini bahwa koalisi PKB dan PKS masih kurang 7 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi di parlemen. Jumlah total kursi PKB dan PKS sebanyak 108 kursi dengan perincian 58 kursi PKB dan 50 kursi PKS.

"Artinya tinggal satu partai politik (untuk bergabung dalam koalisi). Ya kita lihat semoga berjalan panjang umur dan bisa bertahan. Kita siap dengan Demokrat, kita siap dengan NasDem, kita siap dengan yang lain, nggak masalah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Jazil mengatakan, salah satu tujuan dari koalisi ini adalah mendorong Pilpres 2024 berlangsung sejuk dan damai.

Karena itu, kata Gus Jazil, PKB dan PKS perlu mengambil peran agar mencegah terjadinya politik identitas yang berpotensi menciptakan pembelahan di masyarakat.

"Jadi, tidak ada lagi pembelahan, tidak ada lagi saling curiga, tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi politik yang saling menghina," tutup Gus Jazil. (Pon)

Baca Juga

Wacana Koalisi dengan PKS, Elite PKB: Ini Bisa Jadi Magnet Baru

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Kebangkitan Bangsa #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan