Ganjar Minta Antar Pendukung Capres tidak Saling Ejek

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 31 Oktober 2022
Ganjar Minta Antar Pendukung Capres tidak Saling Ejek

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tagar #MegaDikudeta sempat trending di media sosial Twitter pada Kamis (27/10).

Tagar tersebut muncul usai Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi soal calon presiden (capres) 2024

Baca Juga

PAN Nilai Pasangan Ganjar-Ridwan Kamil Sangat Layak

Terkait hal tersebut, Ganjar meminta para pendukung untuk tidak saling menjelek-jelekan orang lain.

"Saya ini lebih suka jika kontestasi politik yang berlangsung memberikan edukasi dan tidak membikin tambah panas," kata Ganjar usai menghadiri penutupan Festival Pelajar Nusantara di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (31/10).

Baca Juga

Kader PPP Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024

Ia menegaskan agar antar pendukung saling menghargai dan tidak saling ejek. Dengan demikian kontestasi politik bisa bikin adem.

"Antar pendukung jangan menjelek-jelekan orang. Jangan menjelek-jelekan tokoh atau partai, lembaga itu saja," tegasnya

Ditanya soal Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang mendapatkan sanksi teguran keras dan terakhir dari DPP PDIP usai mendukung dirinya capres 2024, Ganjar mengatakan jika Rudy sudah memberikan jawaban soal itu.

Kemudian soal Dewan Kolonel yang belum dipanggil dan diberikan sanksi DPP PDIP, Ganjar memilih bungkam masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Stadion Manahan Solo.

"Pak Rudy saja sudah jawab kok. Jadi tidak perlu ditanggapi," tegas Ganjar. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga

Ditanya Kesiapan Maju di Pilpres 2024 oleh Bima Arya, Begini Respons Ganjar-Ridwan Kamil

#Ganjar Pranowo #Pilpres #PDIP #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan