Fraksi PDIP DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Asal-asalan Longgarkan PSBB

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen menilai pelonggaran penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji secara matang. Dia mengingatkan pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

"Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis," kata Gus Nabil, sapaan akrabnya kepada wartawan, Senin (4/5).

Baca Juga:

DPR Sebut Kartu Pra Kerja Tak Relevan Diterapkan Saat Corona

Menurut Gus Nabil, jikapun ada relaksasi PSBB diberlakukan harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik (physical distancing) dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. Jadi, lanjut dia, warga harus diberitahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan.

“Warga harus diberitahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,” tegas politikus partai Banteng itu.

Baca Juga:

Modus Pemudik Kelabui Petugas, Bersembunyi di Kontainer hingga Truk Barang

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru melonggarkan aturan PSBB. Alasannya, keputusan dan pertimbangan relaksasis PSBB hendaknya lebih dulu mendengarkan pendapat dari para kepala daerah.

Politikus Golkar itu menilai sebelum kecepatan penularan COVID-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan.

"Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru," tutup pria yang dikenal memiliki hobi motor besar itu. (Knu)

Baca Juga:

Wacana Relaksasi PSBB, Bamsoet: Jangan Terburu-buru, Dengar Dulu Para Kepala Daerah