FPI: Sidang IPT Bukan Solusi Tuntaskan Pelanggaran HAM 1965

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 13 November 2015
 FPI: Sidang IPT Bukan Solusi Tuntaskan Pelanggaran HAM 1965

Spanduk antikomunis berkibar di area Tablig Akbar FPI, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (30/9). (Foto: MerahPutih/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shobri menilai sidang International People's Tribunal (IPT) di Den haag Belanda bukan solusi tepat membongkar perkara pelanggaran HAM tahun 1965.

Menurutnya sidang IPT 10-13 November itu sebagai balas dendam anggota PKI dan hanya ingin membersihkan jejak kekejaman PKI di Indonesia.

"Bukan solusi, perlu diwaspadai juga ini merupakan pembersihan jejak kekejaman PKI," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (13/11).

Menurutnya anggota PKI yang bersidang di IPT hanya akan mengungkit luka lama yang terpendam, sama saja dengan keinginan meraka untuk balas dendam.

Sebab katanya pemerintah indonesia sudah memberikan keluasan bagi keturunan PKI untuk berkiprah di berbagai bidang termasuk politik.

"Jadi tidak perlu lah mengungkit luka lama dengan cara ingin membersihkan jejak kebiadabannya."

Shobri pun membeberkan sejumlah fakta itu, pertama mereka ingin menghapus buku-buku sekolah terkait kekejaman itu, kedua mendesak pemerintah minta maaf kepada PKI, ketiga berusaha menjadikan korban tunggal sejarah masa lalu.

"Solusinya keturunan PKI jangan buka luka lama dan ingin mengembalikan paham orang tua mereka," tegasnya.

Shobri pun mengancam jika itu masih terjadi maka FPI menuntut agar pemerintah mengembalikan kurikulum lama terkait kekejaman PKI dan sebar luaskan kembali film soal kekejian PKI.(fdi)

Baca Juga:

  1. FPI: Sidang IPT Penistaan Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia
  2. Sidang IPT Bangun Opini Publik Ada Pelanggaran HAM di Indonesia
  3. IPT Desak Negara Minta Maaf kepada PKI, Sejarawan: Salah Kaprah
  4. Sidang IPT, Peter Kassenda: Korban Pembantaian Bukan Hanya PKI
  5. PDIP Ngotot Nama Sukarno Harus Dibersihkan dari Tuduhan PKI
#Liputan Khusus #Pelanggaran HAM #Korban Pembantaian 1965 #Sidang IPT
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Dunia
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 4 lembaga Israel dan pimpinannya atas pelanggaran HAM di Tepi Barat. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengecam keras pengesahan UU hukuman mati oleh parlemen Israel terhadap tahanan Palestina.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Komnas HAM bakal menuju Raja Ampat. Tujuannya adalah menyelidiki dugaan intimidasi hingga pelanggaran tambang nikel.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
Indonesia
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Proyek tambang nikel di Raja Ampat berpotensi melanggar HAM. Bahkan, kasus ini bisa memicu konflik horizontal.
Soffi Amira - Jumat, 13 Juni 2025
Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal
Bagikan