Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Fondasi APBN Yang Dibangun Sri Mulyani Selama 10 Tahun Terakhir

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Oktober 2024
Fondasi APBN Yang Dibangun Sri Mulyani Selama 10 Tahun Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pascapandemi hanya dalam waktu dua tahun.

Selain itu, mampu menjaga ketangguhan ekonomi dengan terus mendorong investasi dalam hilirisasi, memperkuat struktur ekonomi, dan menciptakan neraca pembayaran yang kompetitif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu menjaga perekonomian nasional dari berbagai gejolak dalam 10 tahun terakhir.

"Di tengah begitu banyak gejolak yang sifatnya luar biasa, Indonesia selama 10 tahun ini relatif bisa menjaga," kata Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (9/10).

Salah satu contoh nyata adalah Indonesia yang berhasil mengakselerasi konsolidasi fiskal pascapandemi COVID-19, dengan defisit yang mampu kembali ditekan ke bawah 3 persen dalam kurun waktu dua tahun.

Baca juga:

Kepala Daerah Miliki Modus Akali Inflasi, Ini Kata Sri Mulyani

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga berkat fokus pemerintah terhadap program pembangunan sebagai fondasi, terutama infrastruktur dan modal manusia (human capital).

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tercermin pada alokasi anggaran yang terus mengalami peningkatan.

Pada awal masa pemerintahannya, tepatnya pada 2014, alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 157,4 triliun. Sementara tahun ini, jelang akhir pemerintahannya, pagu anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 423,4 triliun.

Anggaran itu menghasilkan berbagai capaian, mulai dari jalan tol, jembatan, jalur kereta api, bandara, prasarana pendidikan, bendungan, pelabuhan, hingga berbagai infrastruktur digital.

Baca juga:

Sri Mulyani Yakin Ekonomi Tumbuh 5 Persen, Ini Faktornya

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal utama fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas," katanya.

Sedangkan, untuk modal manusia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengutamakan program pendidikan, perlindungan sosial (perlinsos), dan kesehatan.

Seiring dengan peningkatan belanja APBN tiap tahun, anggaran pendidikan juga terus mengalami peningkatan, dari Rp 353,4 triliun pada 2014 menjadi Rp 665,02 triliun pada 2024.

Kemudian, anggaran perlinsos digelontorkan untuk menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) yang bersifat responsif dan fleksibel, seperti bantuan makanan ayam dan telur ketika terjadi fenomena El Nino.

Ia menegaskan, anggaran kesehatan disalurkan dengan tujuan mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat, salah satunya melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang dimanfaatkan oleh 96,6 juta masyarakat.

"Itulah fondasi yang dibangun dalam 10 tahun, di mana fondasi itu terbangun tanpa membuat APBN menjadi sakit atau runtuh," tutur Sri Mulyani.

Sri merespon merespons komentar yang kerap menyebutnya pelit dalam menyalurkan anggaran. Padahal, sebagai seorang bendahara negara, dirinya perlu mengelola fiskal secara hati-hati.

"Jika ada ruang fiskal, kami selalu mendukung program-program yang solid dan dapat dijalankan dengan baik. Ini adalah bagian dari kehati-hatian sebagai bendahara negara," kata Sri Mulyani.

#Sri Mulyani #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
Bagikan