Fokus Pilpres dan Pileg, Demokrat Ogah Bicara Soal Kursi Menteri

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 03 April 2019
Fokus Pilpres dan Pileg, Demokrat Ogah Bicara Soal Kursi Menteri

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan memilih tak mau menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal pembagian kursi Menteri untuk koalisi paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab saat ini, kata Hinca, Partai Demokrat tengah fokus pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saat ini kami fokus di pileg dan pilpres dulu. Nah, setelah itu baru kita bicara. Sampai tanggal 17 April tidak ada fokus lain kecuali dua hal itu," kata Hinca di Kantor Indikator Jalan Cikini, Menteng, Jakara Pusat, Rabu (3/4).

Hinca Panjaitan.
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (MP/Asropih)

Menurut dia, sangat tidak elok meributkan kursi Menteri sebelum berperang memenangkan jagoan yang didukung. Apalagi saat ini sejumlah lembaga survei telah merilis bahwa paslon 01, Jokowi-Maruf masih unggul dari Prabowo-Sandiaga.

"Demokrat taat betul dalam berkompetisi, karena itu kami nggak akan bicara itu sebelum pertandingan ini selesai," tuturnya.

Terkait porsi kursi Menteri ini, Hinca meminta, awak media menanyakan langsung dengan Hasyim. Sebab hingga saat ini partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu sedang fokus di Pilpres dan Pileg.

"Silakan konfirmasi ke beliau (Hasyim; Red). Kalau Demokrat kami tahu betul kapan kami harus bicara dan kapan kami harus bekerja," ungkapnya.

Seperti Diketahui, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya sudah ada kesepakatan dengan PAN dan PKS terkait porsi kursi menteri.

Namun, untuk partai pendukung paslon 02 lain yakni Demokrat, Berkarya disebut Hashim masih dalam pembahasan.

"Kita kan sudah sepakat dengan PAN, kalau Pak Prabowo dan Pak Sandi menang itu sudah ada 7 menteri akan nanti alokasi untuk PAN, 6 kursi menteri untuk PKS. Terus untuk partai-partai lain saya kira masih dalam diskusi. Itu sudah jelas," kata Hashim, pada Senin (1/4) lalu. (Asp)

Baca Juga: Sandi Bantah Bagi-Bagi Jatah Kursi Menteri Jika Terpilih

#Partai Demokrat #Pilpres 2019 #Caleg Menteri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan