Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Agustus 2022
Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres

Ketum Partai Gelora Anis Matta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah partai politik sudah bulat mengungkapan beberapa nama yang bakal didukung dan diusung dalam di Pilpres 2024. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Partai Gelombang Rakyat (Gelora).

Ketua DPP Gelora Anis Matta menegaskan, partainya belum memikirkan kontestasi pemilihan presiden ( Pilpres) 2024. Pasalnya, fokus utama dari Partai Gelora ingin lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca Juga:

Anies Matta, Fahri Hamzah dan Deddy Mizwar Resmi Daftarkan Partai Gelora ke KPU

Anis menyampaikan, partainya hingga akhir tahun ini lebih fokus mengurus dan mempersiapkan segala persyrataran dari KPU untuk mengikuti Pemilu.

"Sekarang jadi peserta pemilu dululah, jangan buru-buru dulu," kata Anis di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (7/8).

Tak cuma koalisi, urusan pencalonan presiden juga belum menjadi fokus daripada Partai Gelora dan belum ada tokoh yang ingin diusung menjadi capres oleh Gelora.

"Sekarang kami belum memikirkan isu capres ya karena kita fokus dulu ke verifikasi di KPI, ini supaya kami ditetapkan sebagai peserta Pemilu," ujar Anis Matta yang juga mantan politikus PKS ini.

Partai Gelora juga tidak muluk-muluk menargetkan perolehan suara di Pemilu 2024 mendatang. Partai yang diisi para bekas petinggi dan kader PKS ini, menargetkan setidaknya lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen.

Anis mengatakan, meski partainya memiliki cita-cita besar dengan membara ide dan peta jalan baru bagi Indonesia, namun pihaknya juga harus realistis.

"Dengan semua idealisme kami, saya sadar betul bahwa kita harus bekerja secara realistis," kata Anis.

Kerja-kerja realistis itu pula yang juga membuat Gelora harus memasang target secara realistis pada Pemilu pertama yang akan mereka ikuti nantinya di 2024.

"Kami yakin bahwa insyaallah angka itu bisa kita lewati pada Pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Mantan Presiden dan Petinggi PKS Daftarkan Gelora ke KPU Hari Ini

#Partai Gelora #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan