Fahri Hamzah Klarifikasi Pembangunan Apartemen DPR Pakai Dana Swasta

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklarifikasi pernyataannya bahwa rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR di lahan bekas Taman Ria, bisa menggunakan anggaran pihak swasta, bukan diambil dari anggaran DPR.

"Di luar sana ada tanah milik Setneg, yang pernah digunakan untuk Taman Ria lalu mau dibangun mall oleh pengembangnya namun tidak jadi. Lalu lebih baik dibangun apartemen yang disewa anggota DPR, pembangunannya menggunakan dana swasta bukan dari DPR," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (14/8).

Fahri menjelaskan apartemen itu nantinya bisa mengefektifkan waktu kerja anggota DPR yang rumah tinggalnya jauh dari DPR. Selain itu menurut dia, apartemen itu bisa digunakan untuk memperketat anggaran anggota DPR.

"Jadi nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang. Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut, dan sekretariat DPR beli AC, mesin cuci dan fax, itu tidak perlu lagi," katanya.

Sementara itu Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy menilai pembangunan apartemen untuk anggota DPR belum diperlukan saat ini, sebab masih ada gedung yang belum optimal pemakaiannya.

"Soal gedung dan lain-lain biar nanti saja. Kalau sekarang dicukupkan dulu dengan gedung yang sudah ada, karena banyak juga gedung yang tidak terlalu optimal penggunaannya," ujar Romahurmuziy di Surabaya, Jawa Timur.

Romahurmuziy menilai saat ini sudah tersedia 560 rumah dinas bagi anggota DPR yang jaraknya tidak terlampau jauh dari gedung parlemen.

"Jaraknya paling cuma sembilan kilometer (rumah dinas di Kalibata), sedangkan rumah dinas yang di Kedoya kurang dari itu. Kalau kemacetan di Jakarta ke depan semakin tidak terkendali baru bisa dipikirkan kembali," jelas dia.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan sebaiknya DPR bisa memberikan kinerjanya dengan hasil nyata lebih dulu karena Prolegnas yang telah ditetapkan DPR masih banyak yang tertinggal.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut DPR mengusulkan kenaikan sekitar Rp 5,7 triliun untuk Satuan Kerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.

Adapun rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun dan Rp 1,7 triliun untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Anton menjelaskan rencananya dari total usulan kenaikan anggaran itu akan dipergunakan untuk penataan kawasan DPR seperti pembangunan apartemen bagi anggota-anggota dewan. (*)

Sumber: ANTARA

Baca juga di: DPR Minta Apartemen, Hasto Ingatkan Kepentingan Rakyat