Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 03 Maret 2024
Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberi atensi sekaligus menindaklanjuti kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut pria yang akrab disapa Romi ini, pola kenaikan suara PSI tidak wajar dan tidak masuk akal.

Beberapa lembaga survei, lanjutnya, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar. Karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dimana suara PSI mencapai 50 persen.

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil: Pemilu 2024 Telah Dibajak Rezim Jokowi

“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” tulis Romi dikutip dari akun Instagram @romahurmuziy, Minggu (3/3).

Romi mengatakan bahwa suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62 persen). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen.

Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.

Mantan Ketua Umum PPP ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.

Hal tersebut menurut Romi tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.

“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya.

Baca Juga:

Lawan Arah, 623 Kendaraan Ditindak Personel Dishub dan Polda Metro

Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan bahwa tidak hanya PSI dan Partai Gelora yang mengalami peningkatan suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengalami hal yang sama.

Kenaikan suara PSI yang oleh sebagian politikus dianggap sebagai tidak masuk akal. Menurut Mujani, kemungkinan karena data yang masuk lewat Sirekap belum proporsional.

“Kalau sudah proporsional akan kembali normal kalau tidak ada intervensi,” ujarnya, Sabtu (2/3) di Jakarta.

Terpisah, Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Network for Democracy and Electoral Integrity/Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan untuk memastikan kenaikan suara PSI yang melesat, maka perlu membandingkan dengan angka pada foto-foto C Hasil yang ada dengan digitasi data.

“Parpol peserta pemilu seharusnya bisa melakukan dan Bawaslu yang punya foto C Hasil atau Salinan C Hasil. Kami belum bisa analisa, karena kami belum punya banyak C Hasil DPR,” ujar Hadar yang juga eks Komisioner KPU ini. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Soroti Daftar Pemilih Tambahan Tembus 5.378 Orang di Solo

#Muhammad Romahurmuziy #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PSI #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan